, Kota Gorontalo – Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo menggelar kegiatan penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (RI) di Aula Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo, Kamis malam, (02/03/2023).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo, Ismail Madjid yang turut serta hadir pada kegiatan itu mengatakan, bahwa untuk melakukan percepatan penurunan stunting sekaligus penghapusan kemiskinan ekstrem, maka Pemkot Gorontalo telah melaksanakan program tanda aman calon pengantin untuk menikah atau dinamakan tancap nikah, sekaligus program ini juga merupakan program unggul Pemkot Gorontalo itu sendiri.
“Tancap nikah itu artinya tanda aman calon pengantin jadi untuk penanganan stunting itu, tidak pada saat pasca orang setelah nikah, namun sebelum nikah,” ujar Sekda.
“Jadi pengantin ini sudah dibekali dengan baik secara fisik, untuk pemeriksaan kesehatan dan kesiapan secara mental,” sambungannya.
Sekda Ismail mengungkapkan Pemkot Gorontalo telah bekerja sama dengan Kementerian Agama dan para tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tancap nikah ini.
“Ini juga salah satu faktor menurunya angka stunting di Kota Gorontalo, karena dalam jangka panjang, tentunya dengan tancap nikah ini kita bisa mempersiapkan lebih unggul,” jelasnya.
Selain itu, Sekda Ismail menjelaskan untuk penanganan kemiskinan ekstrem di Kota Gorontalo itu sendiri, perlu adanya penanganan yang terintegrasi agar setiap permasalahan kemiskinan esktrem di Kota Gorontalo benar-benar dapat diselesaikan secara keseluruhan.
“Ada satu kecenderungan program PKH, dimana semua yang punya anak, punya balita, ibu hamil, menyusui, semua diintervensi itu tidak ada pembatasan sehingga ini menjadi pemicu angka stunting dan miskin esktrem,” beber Sekda.
Kata Sekda mindset yang tersebar dikalangan masyarakat penerima PKH ini, semakin banyak anak berarti banyak juga rezekinya.
Oleh karena itu, Sekda mengharapkan, ini perlu adanya pembatasan agar masyarakat paham bahwa Pemkot Gorontalo yang akan diintervensi itu cukup 3 atau 4.
“Selama ini tidak ada pembatasan maka kecenderungan semakin banyak melahirkan sehingga kemampuan ekonomi akan semakin sulit kalau semakin banyak anak. Jadi ini harus terintegrasi, tidak cukup melakukan secara parsial tapi juga harus secara komprehensif.” Tandasnya. (Jefry Potabuga)
Share:
