,JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memulai pembahasan teknis terkait penyusunan anggaran untuk tahun 2027. Fokus utama dalam perencanaan kali ini adalah efisiensi anggaran di tengah tantangan ekonomi global, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan bahwa pembahasan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) harus berorientasi pada manfaat besar bagi publik. Hal ini disampaikan saat membuka rapat usulan anggaran secara daring pada Senin (06/04/2026).
“Kita harus betul-betul efisien dan memberikan output yang besar kepada masyarakat. Tugas utama kita adalah melayani, sehingga kualitas layanan tidak boleh terganggu meski ada penyesuaian anggaran,” tegas Dalu Agung Darmawan.
Fokus pada Substansi dan Ketertiban Struktur
Rapat yang dijadwalkan berlangsung secara kontinu hingga 13 April 2026 ini bertujuan untuk memastikan kerangka acuan kerja selaras dengan target kinerja di lapangan. Dalu menginstruksikan agar setiap unit kerja melakukan kajian mendalam terhadap logika pembiayaan dan nomenklatur kegiatan.
Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan dalam penyusunan anggaran 2027 meliputi:
* Ketepatan Nomenklatur: Memastikan penamaan output sesuai dengan fungsi teknis.
* Kewajaran Anggaran: Mengkaji ulang kegiatan yang menunjukkan ketidakseimbangan antara realisasi fisik dan serapan dana.
* Akuntabilitas: Menghasilkan postur anggaran yang lebih efisien, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Evaluasi Program Pasca-2025
Dalam kesempatan yang sama, Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, mengungkapkan hasil evaluasi internal yang menunjukkan bahwa banyak struktur output sejak tahun 2025 sudah tidak relevan (out of date) dengan kondisi riil di lapangan.
“Kami meyakini pembahasan ini akan membawa perubahan signifikan terhadap struktur penganggaran yang selama ini berjalan. Tujuannya agar pada tahun 2027 nanti, kita memiliki dasar perencanaan yang detail dan tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaan,” jelas Andi Tenri Abeng.
Pertemuan strategis ini diikuti oleh sekitar 100 perwakilan unit kerja pusat Kementerian ATR/BPN. Melalui pembenahan struktur anggaran ini, diharapkan proses sertifikasi tanah dan layanan pertanahan lainnya di daerah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Share:
