, Jakarta- Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik (KIP) di daerah. Hal ini terbukti dari kehadirannya dalam sesi presentasi monitoring dan evaluasi (Monev) KIP yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Hotel Lumire Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (30/11/2023).
Pada sesi ketiga presentasi, Penjabat Gubernur Ismail Pakaya secara rinci memaparkan kondisi KIP di Gorontalo bersama dengan provinsi Papua, Maluku, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Dari kelima daerah tersebut, hanya Gorontalo dan Papua yang diwakili langsung oleh pemimpin daerahnya.
“Dalam kondisi normal, saya bisa diwakilkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai atasan PPID atau Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai PPID Utama. Namun, saya diberitahu bahwa presentasi saya memiliki 20 persen bobot penilaian Monev. Mereka meminta pimpinan tertinggi untuk hadir sebagai bukti komitmen. Oleh karena itu, saya hadir untuk menegaskan komitmen tersebut,” ujar Penjabat Gubernur Ismail.
Ia didampingi oleh Kadis Kominfo, Rifli Katili, dalam paparannya yang disimak oleh tiga juri penilai, termasuk Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi, Rospita Vici Paulyn, serta dua juri eksternal, Anton Prajasto dan Yosep Adi Prasetyo.
Penjabat Gubernur Ismail secara terperinci menguraikan kondisi KIP di daerahnya, mulai dari tantangan hingga strategi pengembangan, penguatan KI provinsi, dan bentuk komitmennya. Fokusnya terhadap aspek kelembagaan KI provinsi, dukungan anggaran, serta infrastruktur menjadi sorotannya. Setelah presentasi selama 10 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari juri.
“Ibu Ketua Komisi Informasi dan Ibu Vici beberapa minggu lalu telah berkunjung ke Gorontalo. Mereka menyampaikan bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik kami perlu diperbaiki. Tentu saja, kami memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki,” tambahnya.
Penjabat Gubernur Gorontalo berharap status Monev KIP Provinsi Gorontalo tahun ini dapat meningkat menjadi informatif. Sebelumnya, pada tahun 2022, statusnya tercatat sebagai kurang informatif.
Berita ini menunjukkan komitmen tinggi Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, dalam menghadirkan transparansi informasi di daerahnya, yang diharapkan akan mengangkat status Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Gorontalo menjadi lebih informatif pada tahun ini. (*)
Share:
