Jakarta– Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) menegaskan bahwa kabar pembukaan lowongan kerja Pendamping Lokal Desa (PLD) 2024-2025 yang beredar di media sosial adalah informasi tidak benar alias hoaks. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendesa PDT, Rosyid, memastikan hingga saat ini tidak ada proses rekrutmen yang sedang berjalan.
“Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sampai pada saat ini belum dilakukan rekrutmen-rekrutmen itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemberitaan-pemberitaan terkait itu tidak betul,” ujar Rosyid di Jakarta, Jumat (22/11/2024).
Kemendesa PDT akan mengambil langkah tegas terhadap akun-akun yang menyebarkan kabar palsu ini, termasuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Rosyid juga menyebutkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) untuk memblokir akun-akun yang menyebarkan informasi palsu.
“Kami akan sampaikan juga ke Kementerian Komunikasi Digital supaya akun-akun yang menyampaikan berita tidak benar atau hoaks ini supaya diblokir,” tegasnya.
Informasi hoaks ini menyebar melalui pamflet yang beredar di media sosial. Pamflet tersebut mencantumkan foto Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, beserta klaim gaji bulanan sebesar Rp 15.000.000 tanpa biaya administrasi pendaftaran. Unggahan tersebut telah mendapatkan ratusan tanda suka dan dibagikan oleh sejumlah akun yang tidak bertanggung jawab.
Kemendesa PDT mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap kabar yang tidak resmi dan mengonfirmasi informasi langsung dari sumber terpercaya. Selain itu, dinas terkait di seluruh Indonesia juga telah diinstruksikan untuk menyikapi kabar ini dengan serius, mengingat adanya indikasi pungutan biaya administrasi yang merugikan masyarakat.
“Lalu kita tindaklanjuti menyampaikan surat ke seluruh Dinas PMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk antisipasi karena informasinya sudah banyak memakan korban,” jelas Rosyid.
Sebagai informasi, jika Kemendesa PDT membuka rekrutmen resmi di masa mendatang, informasi akan diumumkan melalui website dan media sosial resmi Kemendesa PDT.
Kemendesa PDT terus mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap upaya penipuan yang menggunakan nama kementerian.
“Kami harap masyarakat berhati-hati dan hanya mempercayai informasi dari saluran resmi pemerintah,” tambah Rosyid.
(d10)
