Palu – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan potensi besar pengelolaan tanah di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang dapat dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat. Dalam kunjungannya ke Palu, Jumat (11/4/2025), Nusron menyebut ada sekitar 1,1 juta hektare lahan di Sulteng yang belum terdaftar dan masih bisa dioptimalkan.
“Di Sulteng ini tadi masih ada 1,1 juta hektare tanah yang belum terdaftar. Ini masih banyak peluang HGU (Hak Guna Usaha) dan HGB (Hak Guna Bangunan). Karena itu, harus kita tata ulang, kita berdayakan supaya bisa dinikmati masyarakat seluas-luasnya,” ujar Nusron usai pertemuan dengan para kepala daerah se-Sulteng di Kantor Gubernur.
Nusron menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Ia menyebut perlu adanya penataan ulang sistem pertanahan yang berlandaskan asas keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.
“Yang besar jangan dimatikan, biarkan tumbuh, tapi jangan dikasih kesempatan ekspansi lagi. Yang kecil kita dorong supaya tumbuh, dan yang belum ada kita bantu supaya ada,” terang Nusron.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam menyukseskan transformasi sistem pertanahan nasional. Oleh karena itu, kerja sama dengan para wali kota dan bupati di Sulteng menjadi langkah awal yang penting.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, menyampaikan komitmennya dalam mendukung program strategis tersebut. Ia memastikan bahwa pemerintah daerah siap menjalankan arahan dari Menteri ATR/BPN.
“Semua sudah jelas yang dijelaskan oleh Bapak Menteri tadi, dan insyaallah semua akan kami laksanakan sesuai dengan perintah,” tutur Reny.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh seluruh Wali Kota dan Bupati di Provinsi Sulawesi Tengah, serta pejabat struktural dari Kementerian ATR/BPN, termasuk Kepala Biro Humas Harison Mocodompis dan Kepala Kantor Wilayah BPN Sulteng, Muh. Tansri.
