Gorontalo Sebanyak 4 orang pejabat eselon IV dari lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Gorontalo, Jumat (20/06/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, serta pelayanan publik yang efektif dan berorientasi hasil.
Pelatihan yang dimulai sejak bulan Maret 2025 ini dilaksanakan melalui metode blended learning, yang menggabungkan pembelajaran daring, klasikal, serta implementasi aksi perubahan di unit kerja masing-masing peserta.
Sebagai bagian dari tahapan penting dalam pelatihan, keempat peserta juga telah mengikuti Seminar Rancangan Aksi Perubahan yang merupakan bentuk konkret penerapan ilmu yang diperoleh selama proses pembelajaran. Dalam seminar tersebut, masing-masing peserta memaparkan rencana aksi perubahan di hadapan penguji dan mentor, sebagai bagian dari upaya inovatif untuk menjawab permasalahan aktual di lingkungan kerja.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi tinggi atas keikutsertaan dan komitmen para pejabat tersebut. Ia menyatakan bahwa pelatihan ini adalah langkah nyata dalam mencetak pemimpin pengawas yang adaptif, inovatif, dan mampu mendorong kemajuan birokrasi yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Ini adalah investasi jangka panjang dalam penguatan sumber daya manusia di sektor transportasi. Saya berharap, melalui aksi perubahan yang dirancang, para peserta mampu membawa pembaruan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di unit kerja masing-masing,” ujarnya.
Pelaksanaan PKP ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Gorontalo yang termuat dalam RPJMD Tahun 2025-2029, dimana terdapat program unggulan Provinsi Gorontalo yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, serta mendukung Asta Cita pembangunan daerah yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing.
Dengan mengikuti PKP dan seminar rancangan, keempat pejabat ini diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terwujudnya pelayanan transportasi yang efisien, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
Share:
