– Ketua Barisan Pemuda Nusantara (BAPERA) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Roy Ahmad mengapresiasi revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Gorut, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Diketahui bersama, baru-baru ini tepatnya 10 Desember 2020 kemarin, Bupati Gorut Indra Yasin secara langsung memimpin rapat pembahasan laporan revisi RTRW tahap II.
Roy Ahmad menilai revisi RTRW ini sangat penting dalam langkah penyesuaian penggunaan ruang di Gorut. Menurutnya, pemanfaatan ruang di daerah haruslah berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, namun tetap menjaga dampak lingkungan akibat pemanfaatan ruang tersebut.
Terkait dengan revisi RTRW ini, ketua BAPERA Gorut ini berharap agar tim revisi lebih mematangkan lagi wilayah Kecamatan Anggrek sebagai kawasan industry.
“Sebab sejak 2013 Anggrek sudah ditetapkan sebagai kawasan industri jangan sampai ini berubah,” ungkap Roy penuh harap.
Lebih lanjut, Ketua BAPERA Gorut ini berpandangan bahwa Wilayah Anggrek sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), mengingat wilayah ini sudah memiliki fasilitas pendukung KEK seperti pelabuhan, ketersediaan lahan dan fasilitas jasa perdagangan dan lain sebagainya.
“Potensi wilayah ini harus dimanfaatkan dengan sebaik – baiknya. Kita tahu bersama bahwa KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan juga memperoleh fasiltas tertentu dengan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan juga daya saing daerah,” imbuh Roy.
Roy menilai, Anggrek akan menjadi Simpang Empat Strategis perputaran ekonomi jika ditetapkan sebagai KEK. Menurutnya, KEK Anggrek adalah sentral transaksi jasa, barang, orang dan uang dari daerah Buol – Kota Gorontalo maupun Palu – Manado.
“Dengan demikian, saya yakin Gorut akan dilirik oleh investor dan akan menjadi daerah yang dikenal di tanah air,” tandasnya yakin.
Lebih jauh lanjut Roy, penetapan KEK di Gorut tidak bisa hanya berakhir sampai di proyek dokumen, melainkan harus memperhatikan wilayah yang akan ditetapkan sebagai KEK itu sendiri.
“Kita harus memperhatikan wilayah yang akan ditetapkan sebagai KEK. Minimal wilayah yang disiapkan harus memiliki keunggulan geo-ekonomi, geo-strategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri eksport import serta kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional,” ucapnya.
Roy pun mengharapkan, penetapan KEK di daerah dapat merujuk pada tujuan KEK yang sebenarnya tanpa dikaitkan dengan urusan politik.
“Singkirkan kepentingan politik! Gorut harus maju dan tidak bisa ketinggalan lagi, daerah dilarang salah menetapkan KEK karena berakibat biaya kesempatan (Opportunity Cost). Semoga usul ini mendapat perhatian dari Pemda Gorut, baik Eksekutif maupun Legislatif,” tutup Roy dengan senyum. (daily02)
Share:
