, DPRD – Ketua komisi I DPRD Provinsi (Deprov) Gorontalo, Aw Thalib menolak surat usulan Pejabat Gubernur tentang pembatalan SK DPRD yang sempat di Paripurnakan akhir tahun 2020 lalu terkait hibah tanah PoltekGo ke UNG.
Hal tersebut disampaikan Aw Thalib usai rapat kunjungan kerja DPRD Provinsi bersama dengan Biro Hukum Provinsi Gorontalo, dalam rangka pembahasan persetujuan hibah barang milik daerah Pemprov Gorontalo yang dilaksanakan di Dikbudpora provinsi Gorontalo. Rabu (26/10/2022).
“Surat Gubernur terkait dengan meminta untuk meninjau kembali SK DPRD terkait dengan pemberian hiba untuk tanah PoltekGo kepada UNG,” ujarnya
“Kami sudah melakukan pertemuan pada hari ini, dan hasil pertemuan itu menyimpulkan bahwa kami belum bisa menerima atau melaksanakan pengusalan itu,” sambungnya.
Oleh Karena itu Aw Thalib meminta Pemerintah provinsi Gorontalo (Pemprov) untuk mengkaji kembali pengusalan pembatalan hibah tanah ke UNG tersebut.
“Kami meminta kepada eksekutif untuk melakukan kajian kembali, sebab menurut kami apa yang dikeluarkan oleh dewan itu sudah tepat” Ujar Aw thalib
Dirinya juga menjelaskan alasan Deprov Gorontalo tidak menerima usulan Penjagub untuk pembatalan hiba tanah PoltekGo ke UNG tersebut karena hibat tersebut diperuntunkan untuk aset milik pemerintah, bukan yayasan.
“Dan itu dimungkinkan, karena ini bukan dari swasta kepada pemerintah, sehingga tidak ada masalah terkait keputusan yang sudah dikeluarkan oleh dewan, maka dari Komisi I akan mengembalikan surat pengusalan pembatalan itu untuk dilakukan kembali kajian yang lebih koomporensif di tingkat ekskutif”
Sementara itu, Asistent III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Gorontalo, Iswanta menjelaskan terkait permasalahan aset tanah yang dimanfaatkan PoltekGo yang akan diserahkan ke UNG masih terjadi beberapa kendala.
“Kita awalnya ada kesepakatan bahwa atas aset tanah dan bangunan tersebut akan kita serahkan ke UNG untuk bisa dikembangkan, namun ternyata ada kendala bahwa penyerahan tersebut akan dibatalkan lagi,” uraiannya.
“Namun tadi juga sudah disampaikan ketua komisi I tadi atas keputusan yang sudah dibuat oleh dewan akan tetap dipertahankan, bahwa aset yang saat ini dimiliki Pemrov yang dimanfaatkan yayasan akan tetap diserahkan kepada pihak UNG,” tutupnya. (adv/Jeff)
Share:
