– Dalam rangka mencegah korupsi, KPK RI melakukan roadshow bus KPK RI tahun 2023 di Provinsi Sumatra Utara (Sumut).
Roadshow yang dihadiri Forkopimda Provinsi Sumut dan seluruh kepala daerah di Provinsi Sumut tersebut, digelar di PRSU, jalan Gatot Subroto Medan, Kamis (26/10/2023)
Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Sumut (Gubsu) Hasanuddin menyampaikan, roadshow bus KPK RI ini merupakan kemauan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan sikap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Ini adalah langkah salah satu diantara salah dua dan salah tiga, bahwa ini adalah penanaman pencegahan yang lebih baik,” katanya.
Ia juga menjelaskan, roadshow ini merupakan tindakan secara berkelanjutan dan konsisten selama 5 tahun terakhir, secara serius dan fokus dalam mewujudkan good governance dan green governance dengan berbagai upaya.
“Atas upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut telah berhasil meningkatkan 24 indikator tata kelola pemerintahan yang baik dalam skala nasional. Ini secara data. Namun demikian, silakan nanti kita lihat di lapangan secara indikator-indikator kita sudah berupaya untuk menyampaikan hal tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, khususnya KPK RI.
“Untuk itu, kami mengucapkan rasa hormat dan terima kasih guna mewujudkan good governance dan green governance,” ucapnya.
Ia juga menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sumut terus melakukan perbaikan pada seluruh indikator tata kelola pemerintahan secara administratif, secara prosedur maupun secara fisik.
“Kami yakin dengan perbaikan simultan tersebut, perilaku korupsi akan dapat diminimalisir pada setiap kegiatan pelayanan publik, baik berupa penyediaan barang publik, pelayanan administrasi pemerintahan, dan pelayanan langsung kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga meyakini dengan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di Provinsi Sumut, akan meningkatkan semangat untuk mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumut yang bebas dari korupsi.
Ia juga berharap, melalui roadshow bus KPK RI ini akan meningkatkan daya dorong dan daya ungkit terhadap percepatan pembangunan melalui pendidikan, pencegahan, dan penindakan korupsi di seluruh instansi yang ada di Provinsi Sumut.
“Dengan demikian, kami meyakini setiap pengembangan-pengembangan tugas pemerintahan di Provinsi Sumut akan menjadi insan yang anti korupsi,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Nurul Gufron menyampaikan, KPK RI menginisiasi satu program anti korupsi, yaitu roadshow bus KPK RI “Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi”.
“Hal ini merupakan serangkaian kegiatan dalam membangun dan meningkatkan partisipasi publik dalam gerakan pemberantasan korupsi,” katanya.
Ia juga mengatakan, pemberantasan korupsi tidak cukup dengan upaya-upaya peringatan, melainkan harus dilakukan dengan upaya pencegahan dan penyelidikan melalui perbaikan sistem pembangunan integritas dan membangun upaya anti korupsi.
“Paling penting kita libatkan peran serta masyarakat, karena korupsi berdampak pada seluruh program pembangunan, mulai dari mutu perbaikan tingkat kesehatan pun juga terganggu. Selain itu, pemberantasan korupsi perlu melibatkan berbagai pihak, sesuai dengan kehidupan dan kapasitas masing-masing. Kita semua bisa berpartisipasi dengan berbagai cara, salah satunya dengan melaporkan tindak pidana korporasi, serta membangun sistem manajemen anti korupsi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, kegiatan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang merupakan pandu penyemangat bangsa.
Oleh karena itu, ia berharap, agar pandu Indonesia Raya dapat terus digelorakan.
“Yang namanya pandu bisa diumpamakan bangunan, maka kalau pandunya masih setia maka bangunan Indonesia Raya ini akan tetap raya. Tapi sebaliknya, kalau pandunya mulai tidak setia maka bangunan Indonesia itu akan runtuh,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan, KPK RI telah menangkap sekitar 1.700 orang, mulai dari menteri hingga kepala daerah dalam kasus korupsi.
Namun, menurutnya, angka tersebut tidak mengurangi kejahatan tindak pidana korupsi.
“Pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan cara memperbaiki sistem pola pikir manusianya. Biarpun ada KPK, biarpun ada polisi, ada jaksa, namun jika di otaknya ngeres yang niatnya tidak baik, tetap dicari celahnya sehingga mau apapun sistemnya tetap di jebol,” ujarnya.
Ia juga berharap, melalui kegiatan ini, seluruh pejabat yang ada di Indonesia mampu membuktikan budaya anti korupsi.
“Ini dedikasi kepada publik bukan untuk kenyang-kenyang sendiri, bukan untuk mewah-mewah sendiri, dan bukan untuk enak-enak sendiri,” tutupnya. (Daily/Wanty)
Share:
