Jakarta– Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar data tunggal penyaluran bantuan sosial (bansos) segera dibentuk dan ditargetkan rampung pada Desember 2024. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, setelah mengikuti rapat bersama Presiden dan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (26/11/2024).
Mensos Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa data tunggal ini akan menyatukan berbagai data yang saat ini masih tersebar di beberapa kementerian dan lembaga. Misalnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial, dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Presiden meminta agar data ini dimatangkan dan dimantapkan, sehingga nantinya diterbitkan Data Tunggal Sosial Ekonomi yang bisa digunakan oleh seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah,” ujar Gus Ipul.
Nantinya, data yang tersebar ini akan dikumpulkan dan dipadukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebelum finalnya diserahkan kembali kepada kementerian/lembaga untuk digunakan sebagai acuan dalam berbagai kebijakan, termasuk penyaluran bansos dan program pengentasan kemiskinan.
Presiden Prabowo menargetkan agar pembentukan data tunggal ini selesai pada Desember 2024. Gus Ipul menyatakan optimisme bahwa Indonesia akan memiliki data yang lebih valid, akurat, dan tunggal pada awal tahun depan.
“Diharapkan tahun depan kita sudah punya data tunggal yang akan terus diperbarui sesuai dinamika di lapangan. Ini penting karena setiap hari selalu ada perubahan seperti kelahiran, kematian, atau perubahan status ekonomi masyarakat,” jelas Gus Ipul.
Dengan data tunggal ini, diharapkan semua pihak memiliki sumber informasi yang sama sehingga program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Tak hanya untuk penyaluran bansos, data ini juga akan digunakan dalam mendukung pembangunan dan pengentasan kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia.
Pembentukan data tunggal ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi risiko tumpang tindih data yang selama ini sering terjadi.
“Ini adalah langkah penting untuk memastikan intervensi pemerintah lebih tepat sasaran dan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan,” tambah Gus Ipul.
(d10)
Share:
