Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, menyuarakan dukungan terhadap usulan penambahan anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk tahun 2025. Usulan ini mengemuka setelah Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengusulkan peningkatan dari Rp 6,45 triliun menjadi Rp 14 triliun.
Menurut Junimart Girsang, peningkatan anggaran ini sangat penting untuk mendukung berbagai program strategis Kementerian ATR/BPN. Dia menekankan bahwa penambahan dana tersebut diperlukan terutama untuk memperkuat implementasi program teknologi informasi (IT) yang membutuhkan biaya besar. Selain itu, bantuan hukum kepada para kepala kantor pertanahan juga menjadi fokus, untuk memastikan kelancaran kerja mereka tanpa terganggu oleh masalah hukum.
“Kami akan mendorong peningkatan anggaran ini melalui komisi dan Banggar DPR RI, agar Kementerian Keuangan juga dapat mempertimbangkan hal ini dengan serius,” ujar Junimart Girsang dalam Reforma Agraria Summit 2024 di Sanur, Bali, Jumat (14/6/2024).
Junimart juga menyoroti pentingnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam mengatur alokasi anggaran ini. Dia menggarisbawahi bahwa sektor agraria dan pertanahan memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, sehingga pemenuhan anggaran yang memadai sangat diperlukan.
“Tanah ini berkaitan erat dengan rakyat, oleh karena itu kami berkomitmen untuk memastikan anggaran yang cukup guna mendukung semua aspek pekerjaan Kementerian ATR/BPN,” tambahnya.
