Jakarta– Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi X DPR untuk segera memanggil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) guna membahas polemik Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2025.
Dasco menegaskan bahwa Komisi X DPR telah menaruh perhatian serius terhadap permasalahan ini, terutama terkait ancaman bagi sejumlah siswa yang tidak bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat kendala administrasi.
“Teman-teman Komisi X juga sudah menaruh perhatian besar terhadap ini. Kita minta pekan depan Komisi X akan membahas dengan kementerian terkait,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (7/2).
DPR Monitor Polemik SNPMB Lewat Media
Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan bahwa pimpinan DPR juga turut mengawasi permasalahan SNPMB melalui pemberitaan di media massa.
“Kami sudah juga mendengar kabar dari media massa dan kami juga sudah monitor tentang isu ini,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Panitia SNPMB 2025, Eduart Wolok, menyebut bahwa 76 sekolah gagal melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) hingga batas akhir pendaftaran pada Rabu (5/2) pukul 15.00 WIB.
Eduart menjelaskan bahwa panitia SNPMB telah mencoba mengakomodasi 373 sekolah yang belum melakukan finalisasi PDSS dengan memperpanjang batas waktu. Hingga 6 Februari 2025 pukul 13.00 WIB, sebanyak 297 sekolah telah berhasil menyelesaikan proses tersebut, sehingga 9.438 siswa tetap bisa mengikuti SNBP.
Finalisasi PDSS Jadi Syarat SNBP
Sebagai informasi, finalisasi PDSS merupakan syarat utama bagi sekolah agar siswa dapat mendaftar melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Tanpa finalisasi ini, siswa kehilangan kesempatan untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi.
Polemik ini menjadi sorotan karena dapat berdampak pada ribuan siswa yang telah mempersiapkan diri untuk SNBP. Oleh karena itu, DPR meminta klarifikasi dari Kemendikbudristek untuk memastikan tidak ada siswa yang dirugikan akibat kendala administrasi ini.
(d10)