, Gorontalo – Perhelatan wisuda, yang telah menjadi tradisi bagi siswa/siswi sekolah, kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Gorontalo. Tak terkecuali bagi Erwin Ismail, seorang anggota legislatif DPRD Provinsi Gorontalo, yang juga turut menyuarakan keprihatinannya terkait larangan tersebut yang dikeluarkan oleh Penjabat Gubernur.
Larangan pergelaran wisuda bagi siswa sekolah yang diumumkan oleh Penjabat Gubernur mendapat perhatian serius dari Erwin Ismail. Ia menyoroti dampak negatif yang timbul akibat kebijakan tersebut, salah satunya adalah berhentinya produksi produk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama bagi penjahit pakaian wisuda.
“Pak penjabat harus menyadari bahwa setiap kali ada wisuda, keluarga siswa, seperti ayah, ibu, kakak, adik, semuanya membutuhkan jasa penjahit. Jadi, ketika kebijakan yang merugikan usaha mereka diterapkan, menurut saya, itu bukan keputusan yang bijaksana,” ungkap Erwin.
Erwin berpendapat bahwa seharusnya penjabat gubernur tidak melarang, tetapi juga tidak mewajibkan pergelaran wisuda bagi siswa. Menurutnya, dengan adanya wisuda ini, banyak pelaku UMKM yang bisa terbantu, mulai dari penjual karawo, penjahit, penjual aksesoris, dan berbagai usaha lainnya.
Erwin juga memberikan saran kepada Penjabat Gubernur agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan dampak negatif pada masyarakat.
“Sebaiknya Pj Gubernur lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan-kebijakan tersebut,” tambahnya.
Pernyataan Erwin Ismail ini menggambarkan keprihatinannya terhadap dampak yang ditimbulkan oleh larangan wisuda. Ia berharap kebijakan tersebut dapat dikaji ulang agar tidak merugikan para pelaku usaha lokal dan tetap memberikan ruang bagi perayaan penting dalam kehidupan siswa.
(Rifaldi Saidi)
Share:
