, Kota Gorontalo- Menjelang akan berakhirnya tahun anggaran 2022, Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo terus memantau dan mengevaluasi realisasi program pembangunan infrastruktur yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Wali Kota Gorontalo, Marten Taha mengatakan pembangunan infrastruktur di Kota Gorontalo dinilai masih mengalami keterambatan. Hal ini dikatakannya dalam rapat koordinasi evaluasi percepatan pelaksanaan penyerapan program/kegiatan infrastruktur yang bersumber dari dana PEN tahun anggaran 2022, di Aula BLY, Kamis (18/08/2022)
Wali Kota mengungkapkan, adapun progres pembangunan yang sampai hari ini masih tetap mengalami keterlambatan diantaranya yaitu SPAM Dungingi, SPAM Tanggilingo, Kawasan Nani Wartabone, dan kawasan perdagangan.
“Jika mereka kesulitan dalam keuangan maka kita bisa mempercepat pencairannya, kita sudah kasih solusi merubah skim pembayaran agar mereka bisa mempercepat pekerjaanya memang rata-rata menyampaikan agak kesulitan dalam likuiditas,” tutur Marten.
Marten pun dengan tegas meminta agar pihak terkait lebih serius dalam menangani keterlambatan pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan.
“Kita kan tidak bisa menunggu, karena ini kita dibatasi oleh waktu, saya sudah pernah sampaikan Oktober sudah harus selesai semua, ini kan sudah pertengahan Agustus loh,” tukas Wali Kota.
Bahkan, Marten telah menargetkan seluruh pengerjaan itu selesai di akhir bulan Agustus atau paling lambat awal September sudah terlihat progres signifikan terhadap peningkatan pencapaian fisik.
“Saya sudah kasih mereka target akhir Agustus sudah selesai, paling lambat awal September sudah kelihatan progres yang signifikan terhadap peningkatan pencapaian fisik,” tegas Wali Kota dua periode itu.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Gorontalo Rifadli Basoan menyampaikan tujuan diadakannya pertemuan terkait dengan program infrastruktur tentang evaluasi percepatan penyerapan bersumber yang dari dana PEN.
“Ini sering dilakukan tiap dua minggu. pak wali melakukan evaluasi ini untuk percepatan penyerapan infrastruktur, jadi kita semua diundang pihak yang terlibat yang memiliki deviasi, memiliki keterlambatan, untuk mempresentasikan progres kita,” ungkapnya.
Ada beberapa pihak yang diundang dalam pertemuan itu, antara lain Dinas PU, RS. Aloei Saboe, RS Otanaha, pihak kontraktor dan konsultan. (jeffry_potabuga)
Share:
