Gorontalo – Di tengah gempuran isu pangan nasional dan fluktuasi harga komoditas, Gorontalo memulai babak baru revolusi ketahanan pangan. Tidak lagi hanya mengandalkan sektor pertanian konvensional, Pemerintah Provinsi Gorontalo kini bersinergi erat dengan aparat keamanan—Polri dan TNI—untuk memperkuat fondasi swasembada pangan.
Hal itu terlihat jelas saat Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Kapolda Irjen Pol. R. Eko Wahyu Prasetyo, dan Bupati Gorontalo Sofyan Puhi turun langsung memanen jagung di Desa Tabongo Timur, Senin (21/4/2025). Uniknya, panen dilakukan menggunakan mesin combine harvester yang masing-masing dikemudikan langsung oleh ketiga pejabat tersebut.
Namun lebih dari sekadar seremoni panen, peristiwa ini menjadi simbol dimulainya pola baru dalam pembangunan sektor pertanian: ketahanan pangan berbasis pendekatan keamanan dan kedekatan sosial.
“Personel Polri berada di hampir setiap desa, dan itu sangat dekat dengan masyarakat. Saya yakin informasi dan ajakan untuk menanam jagung bisa sampai langsung ke akar rumput,” tegas Gubernur Gusnar dalam sambutannya.
Tak hanya bertugas menjaga keamanan, polisi kini tampil sebagai motor penggerak produktivitas pertanian. Mereka ikut menyosialisasikan manfaat menanam jagung, membantu pendampingan teknis, bahkan ikut membuka dan mengolah lahan tidur milik institusi.
Targetnya bukan main: 22.500 hektare lahan ditanami jagung oleh Polda Gorontalo sebagai kontribusi terhadap target nasional 1,7 juta hektare yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dalam program swasembada pangan nasional.
Tak hanya Polri, Gubernur Gusnar juga mengungkap rencana kolaborasi lanjutan dengan TNI, kali ini untuk program perluasan lahan padi sawah.
“Setelah jagung, kita akan mulai kerja sama dengan TNI dalam program tanam padi sawah. Ini akan berjalan bersama para bupati dan Pak Danrem, sebagai bagian dari upaya bersama mendukung program Presiden,” tambah Gusnar.
Untuk mendukung program PAT (Perluasan Areal Tanam) jagung yang digerakkan oleh Polri ini, Pemprov Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,2 miliar untuk mendukung penanaman di atas lahan 13.749 hektare. Pemerintah berharap target 22.500 hektare dapat tercapai hingga akhir tahun 2025.
Lebih dari sekadar angka, inisiatif ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di era sekarang tak bisa hanya mengandalkan sektor pertanian semata. Keterlibatan institusi keamanan menjadi bentuk inovasi baru: mempercepat akses informasi, memperluas jangkauan program, dan menghadirkan rasa aman dalam bertani.
Di desa-desa seperti Tabongo Timur, transformasi ini sudah terasa. Petani tidak lagi bekerja sendiri. Kini, mereka didampingi aparat berseragam yang tidak hanya membawa senjata, tapi juga membawa harapan baru untuk panen yang lebih baik dan masa depan pangan yang lebih mandiri. (Adv)
Share:
