Gorontalo — Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail secara resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Pengelolaan Pertambangan Rakyat untuk Gorontalo yang Adil, Maju, dan Sejahtera”, Jumat (21/11/2025). Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk membahas solusi komprehensif terhadap persoalan pertambangan rakyat yang selama ini menjadi sorotan di berbagai daerah.
Dalam sambutannya, Gusnar Ismail menegaskan bahwa penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan langkah terbaik dan paling realistis untuk menuntaskan persoalan aktivitas pertambangan tanpa izin.
“Intinya bahwa WPR ini adalah jalan satu-satunya untuk kita segera menuntaskan pertambangan tanpa izin. Tidak ada cara lain,” tegas Gusnar.
Ia menjelaskan bahwa hampir seluruh kabupaten dan kota di Gorontalo telah mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya, proses ini perlu mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak, mengingat sektor pertambangan memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Sehingga ini yang perlu kita dorong dan kita dukung. Karena pertambangan ini salah satu langkah untuk menaikkan perekonomian dan menurunkan kemiskinan,” ujarnya.
Melalui FGD ini, Gusnar berharap lahir rekomendasi strategis yang dapat menjadi pedoman penyelesaian permasalahan pertambangan di Gorontalo. FGD disebutnya sebagai forum penting untuk menyatukan persepsi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Melalui FGD ini kita berembuk dulu, kita temukan poin-poin yang penting. Kemudian kita akan turun ke lapangan menyampaikan ini kepada semua lapisan masyarakat,” harapnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan penambang yang turut memberikan pandangan terkait masa depan pengelolaan pertambangan rakyat di Gorontalo.
Share:
