Kabgor — Menjelang Bulan Suci Ramadhan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo memastikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta kelancaran aktivitas pemerintahan desa tetap terjaga. Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN bulan Februari dibayarkan 100 persen tanpa potongan, bersamaan dengan percepatan pencairan sisa Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Sofyan Puhi saat memimpin Rapat Pimpinan yang berlangsung di Ruang Dulohupa, Lantai II Kantor Bupati Gorontalo, Jumat (06/02/2026). Ia menyebut kebijakan ini sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam mempersiapkan ASN dan pemerintah desa menghadapi meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadhan.
“TPP ASN bulan Februari dibayarkan seratus persen tanpa potongan. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada ASN dalam menyambut Bulan Suci Ramadhan,” ujar Bupati Sofyan Puhi di hadapan jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah.
Bupati Sofyan juga mengungkapkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) telah menerima instruksi langsung untuk menuntaskan seluruh proses administrasi pencairan. Ia menargetkan pembayaran TPP sudah dapat direalisasikan paling lambat hari Senin agar tidak mengganggu kesiapan ASN.
Tak hanya fokus pada ASN, Pemerintah Kabupaten Gorontalo juga menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan pembangunan desa. Sisa pembayaran ADD Tahun Anggaran 2024 dipastikan segera diproses dan disalurkan kepada seluruh pemerintah desa.
“ADD sisa tahun 2024 segera diproses pembayarannya. Ini penting agar desa memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan dan pelayanan masyarakat selama Ramadhan,” tegasnya.
Kebijakan ini dinilai sebagai upaya konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi ASN dan desa, sekaligus memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Menjelang Ramadhan, keputusan tersebut disambut positif oleh ASN dan pemerintah desa sebagai kabar baik yang memberikan kepastian finansial dan dukungan nyata dari pemerintah daerah.















