Gorontalo – Upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadikan Bandara Djalaluddin sebagai embarkasi haji terus mendapatkan dukungan strategis, termasuk dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud). Langkah ini tak hanya sekadar soal efisiensi, tapi juga representasi keadilan akses dan pelayanan yang inklusif bagi masyarakat di Kawasan Timur Indonesia.
Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, menyatakan bahwa Bandara Djalaluddin telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dari sisi fasilitas pelayanan dan keamanan. Namun untuk memenuhi syarat teknis sebagai embarkasi haji, masih dibutuhkan penguatan infrastruktur di sisi udara.
“Kami siap mendukung upaya pemenuhan persyaratan teknis dan operasional embarkasi haji di Bandara Djalaluddin. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan layanan publik yang setara,” ujarnya dalam pertemuan dengan Gubernur Gorontalo, Senin (14/4/2025).
Usulan menjadikan Bandara Djalaluddin sebagai embarkasi haji merupakan aspirasi lama masyarakat Gorontalo. Setiap tahun, calon jemaah haji dari wilayah ini harus melakukan perjalanan jauh ke embarkasi Makassar, yang menyita waktu dan tenaga—khususnya bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas.
Dengan menjadikan Bandara Djalaluddin sebagai embarkasi, waktu tempuh akan terpangkas drastis, beban biaya akan lebih ringan, dan kualitas pelayanan jemaah meningkat signifikan.
“Ini bagian dari keberpihakan pada kelompok rentan. Ketika jemaah lansia atau disabilitas tak perlu lagi transit jauh-jauh, itulah pelayanan publik yang sejati,” tegas Lukman.
Ditjen Hubud menegaskan kesiapan untuk berkoordinasi lintas sektor demi mempercepat realisasi usulan ini. Termasuk dengan Kementerian Agama sebagai pemegang kewenangan utama penetapan embarkasi haji, serta dengan maskapai, otoritas bandara, dan pemerintah daerah.
Langkah ini sekaligus mencerminkan semangat otonomi daerah, di mana kebutuhan lokal menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan layanan publik.
“Kami memahami bahwa transportasi udara yang merata dan inklusif adalah wajah baru dari Indonesia yang berkeadilan. Gorontalo layak mendapatkan itu,” tutup Lukman.
Jika disetujui, Bandara Djalaluddin Gorontalo akan menjadi embarkasi haji ke-14 di Indonesia. Hal ini akan memperkuat posisi Gorontalo sebagai simpul transportasi regional sekaligus memperluas jejaring pelayanan haji berbasis kearifan lokal dan efisiensi nasional. (Ad)
Share:
