, Gorontalo – Pada masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan beberapa UMKM tutup, Komisi II deprov mengakui bahwa perekonomian di Gorontalo mengalami kemerosotan dalam dua tahun terakhir. Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Gorontalo meluncurkan program UMKM Bangkit dan Naik Kelas melalui Dinas Kumperindag.
Namun, terungkap bahwa program ini masih mengandalkan sistem lelang yang melibatkan pihak vendor dari luar, yang pada akhirnya dapat merugikan Gorontalo.
“Kami menyarankan agar tidak menggunakan sistem lelang, sebaiknya menggunakan e-katalog secara langsung. Hal ini akan memberdayakan distributor-distributor lokal di Gorontalo, baik dalam bidang bahan pangan maupun barang dagangan lainnya. Kami berharap agar uang yang berputar di Gorontalo dapat menjadi stimulus untuk menghidupkan kembali pendapatan ekonomi masyarakat serta memungkinkan usaha UMKM dan para karyawan kembali berjalan,” ungkap Fadly Hasan, anggota Komisi II deprov Gorontalo.
Fadly juga menekankan bahwa perekonomian Gorontalo sangat bergantung pada alokasi APBD dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Oleh karena itu, ia berharap agar alokasi APBD segera dianggarkan.
“APBD menjadi stimulus untuk menggerakkan perekonomian. Jika alokasi APBD tidak segera disalurkan, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di tingkat bawah,” tambah Fadly.
Dengan dukungan Komisi II deprov Gorontalo, diharapkan program UMKM Bangkit dan Naik Kelas dapat diperbaiki dan dijalankan secara efektif untuk mendorong pemulihan ekonomi Gorontalo dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat.
Share:
