Jakarta — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti pentingnya langkah tegas dari pemerintah, terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), terkait dengan penyebaran game online yang mengandung konten kekerasan dan seksualitas yang telah terbukti memberikan dampak buruk terhadap anak-anak.
“Sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini Kominfo segera bertindak, keluarkan regulasi untuk membatasi anak-anak menggunakan game online, terutama game online yang menjurus kekerasan dan seksualitas,” kata Komisioner KPAI Kawiyan dalam keterangannya, Senin (8/4/2024).
Menurut Kawiyan, telah terjadi banyak insiden yang melibatkan dampak negatif game online terhadap anak-anak. Mulai dari kasus pornografi anak di Soetta yang pada akhirnya berujung pada dugaan kejahatan perdagangan orang, semuanya bermula dari pengaruh game online.
Selain itu, KPAI juga meminta perusahaan game tersebut ikut bertanggung jawab terhadap dampak buruk yang ditimbulkan ke anak-anak karena memainkan game tersebut.
Tanggapan Kominfo
Menanggapi desakan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk menghentikan akses game online yang berpotensi merugikan anak-anak di bawah usia tertentu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menegaskan bahwa pihaknya telah memiliki regulasi yang mengatur game online di Indonesia. Salah satunya adalah sistem klasifikasi atau rating game yang mengkategorikan konten sesuai dengan usia pengguna.
“Gini loh kami kan sudah membuat regulasi untuk semua game online, membuat rating,” kata Budi Arie Setiadi , Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).
Budi Arie menyatakan bahwa Kominfo telah mengatur regulasi klasifikasi game serupa dengan film di Indonesia. Dia menekankan pentingnya pengembang mengkategorikan game sesuai usia daripada langsung memblokirnya.
“Kan bukan berarti melarang game online-nya, tapi publisher game-nya harus memberi rating, memberi tahu kalau ini untuk dewasa,” tamabahnya
Ia menyebut kalau Kementerian Kominfo tidak bisa langsung blokir game online. Budi meminta agar masyarakat juga ikut memberikan perhatian lebih kepada game online.
Isu ini tentunya menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab bersama antara pemerintah, pengembang game, dan masyarakat dalam menjaga lingkungan online yang aman dan sehat.
(Winanda)