Gorontalo — KPU Provinsi Gorontalo telah mengadakan Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Kerawanan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 di Pohuwato, Senin (20/05/2024). Acara ini menjadi forum penting dalam mengevaluasi dan mempersiapkan diri menghadapi berbagai potensi kerawanan serta menjamin kelancaran proses demokratisasi di Gorontalo.
Acara yang dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Fadliyanto Koem, dan dihadiri oleh anggota KPU Provinsi Gorontalo seperti Risan Pakaya, Hendrik Imran, Sophian Rahmola, dan Opan Hamsah, serta Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo, Mukti Abdullatif Mile, menyatukan pemangku kepentingan terkait dalam menyusun strategi yang efektif.
Materi pertama yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo mengangkat tema “Isu Strategis dan Potensi Kerawanan Tahapan Pilkada 2024 di Provinsi Gorontalo”. Pembahasan ini memaparkan secara mendalam berbagai isu strategis yang dapat menjadi potensi kerawanan selama tahapan Pilkada 2024, memberikan pandangan yang mendalam bagi peserta rapat.
Selanjutnya, Anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Hukum dan Pengawasan, Risan Pakaya, memberikan paparan mengenai “Kebijakan dan Regulasi KPU dalam Penyelenggaraan SPIP”. Materi ini menyoroti pentingnya penerapan kebijakan dan regulasi yang tepat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) guna menjamin kelancaran dan integritas proses Pilkada.
Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo turut menyampaikan materi tentang “Pengendalian Dana Hibah Pilkada 2024”. Fokus sesi ini adalah pada langkah-langkah pengendalian dan pengelolaan dana hibah secara transparan dan akuntabel, yang menjadi kunci mendukung penyelenggaraan Pilkada yang efisien dan efektif.
Dengan pelaksanaan rapat ini, diharapkan KPU Provinsi Gorontalo beserta seluruh jajarannya dapat lebih siap dalam menghadapi tahapan Pilkada 2024. Langkah-langkah preventif yang dihasilkan dari rapat ini diharapkan mampu meminimalisir potensi kerawanan serta memastikan proses pemilihan berjalan dengan lancar, transparan, dan akuntabel, mengokohkan pondasi demokrasi di Gorontalo.
