Gorontalo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo lakukan Rapat kerja (Raker) pengelolaan media sosial sebagai upaya peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024 Bagi KPU Kabupaten/Kota, dan PPK Se-Provinsi Gorontalo, Jumat (02/08/2024).
Kegiatan yang dilangsungkan di Grand Q Hotel Kota Gorontalo itu dihadiri oleh Plt. Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Risan Pakaya, dan anggota KPU Provinsi Gorontalo, Hendrik Imran, Opan Hamzah, dan Sopian Rahmola. Kegiatan itu juga direncanakan berlangsung dari tanggal 02-03 Agustus 2024.
Dalam sambutannya, Anggota KPU Provinsi Gorontalo, Hendrik Imran menyamapikan dengan pengelolaan media sosial yang baik dan menarik memungkinkan dapat menaikan tingkat partisipasi masyarakat untuk kesuksesan Pilkada 2024.
“Apalagi pemilih kita dari gen Z nanti ini cukup banyak yang mana mereka banyak bermain medsos, sehingganya informasi yang disebarkan di media sosial harus di bungkus dengan semenarik mungkin,” jelas Hendrik.
Hendrik juga menekankan pada pengelola medos KPU Kabupaten/Kota maupun PPK agar dalam memberikan informasi di media harus mengandung edukasinya juga, jangan samapai tingkat partisipasi yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan pelanggaran Pilkada.
“ini kan tidak bagus juga, jadi harus ada nilai-nilai informasi dan edukasi didalam penyampaian informasi terkait Pilkada,” ujarnya.
Terkait dengan segmentasi pemberian informasi, Hendrik mengatakan untuk dilakukan pembagian anatara yang manual (sosialisasi langsung) dan dimedia sosial. Terlebih lagi di media sosial, konten yang dibuat disesuaikan berdasarkan umur pemilih agar bisa terterima disemua kalangan usia.
“Saya kira teman-teman harus punya strategi tersendiri, sehingga target yang akan kita capai terkait tingkat partisipasi yang tinggi itu bisa kita capai,” jelasnya.
Terakhir, Hendrik mengatakan bahwa tujuan untuk mengejar tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam Pilkada nanti, agar pemimpin yang akan terpilih nantinya mendapat legitimasi yang terpercaya dan juga dari sisi demokrasi akan semakin kuat.
“Sehingga hal ini kita genjot, karena ini berhubungan dengan tidak hanya tingkat partisipasi akan tetapi juga bagaimana memberikan legitimasi terhadap pemimpin dan juga kekuatan pembangunan setelah pasca terpilih di tanggal 27 November 2024 mendatang,” tandas Hendirk.
Share:
