, Kota Gorontalo – Politik uang di Indonesia khususnya di Gorontalo masih saja menjadi hal yang terkemuka. Ini menjadi problem akut pada penyelengaraan pemilihan umum (pemilu) yang hingga sekarang ini belum dapat dihilangkan.
Sehingga ini berdampak pada kritisnya nilai demokrasi di negara ini, fakta yang terjadi banyak menunjukan politik uang sebagai penyumbang penurunan kualitas pemilu, olehnya dampak dari itu semua, lahirnya para pemimpin yang diadopsi lebih beruang ketimbang yang memiliki pengetahuan serta yang pro rakyat.
Atas problematika ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Gorontalo melakukan berbagai upaya penanganan politik uang, dan tidak memberikan sedikit ruang agar politik uang tidak lagi merajalela.
Wali Kota Gorontalo, Marten Taha pada kegiatan seminar etika budaya dan politik tingkat Kota Gorontalo, menyebutkan bahwa politik uang yang sudah terbangun dan menjadi problem akut di tengah-tengah masyarakat akan merusak demokrasi itu sendiri.
“Alhamdulillah di Kota Gorontalo, saya tidak pernah memberi petunjuk dan intervensi, intimidasi, dan ini merusak demokrasi karena ada campur tangan penguasa untuk mempengaruhi sehingga merubah pilihannya,” ujar Marten di Ballroom Hotel Yulia, Kota Gorontalo, Jumat (15/09/2023).
Marten akui bahwa memang keterlibatan aparat di tingkat bawah tetap ada, dengan segala bentuk alasan.
Sehingga, kata Marten ini perlu untuk dihilangkan dengan berbagai upaya termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan politik uang yang perlu untuk diberantas.
“Keterlibatan aparat ditingkat bawah sehubungan dengan praktek-praktek intimidasi, intervensi pasti ada dengan berbagai motivasi, kadang ada yang akan mencari muka kepada pimpinannya bahwa ia telah membantu,” ungkapnya.
Marten juga mengharapkan agar semua pihak perlu untuk saling bekerja sama, bahu membahu untuk menghilangkan politik uang di Provinsi Gorontalo, lebih khusunya di Kota Gorontalo sehingga akan melahirkan pemimpinan yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat.
Share:
