Jakarta — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) tengah melakukan kajian mendalam mengenai penggunaan penilaian Computer Assisted Test (CAT) dalam rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengungkapkan bahwa sistem ini dirancang agar nilai CAT yang diperoleh peserta dapat digunakan untuk lamanya satu tahun tanpa perlu mengulang tes.
“Seperti sistem penilaian TOEFL, nilai CAT akan berlaku selama satu tahun. Setelah peserta mengikuti tes, nilai tersebut akan digunakan untuk mengisi berbagai lowongan yang tersedia dalam periode tersebut,” kata Anas saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Menurut Anas, langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan proses rekrutmen dan mengurangi beban peserta yang sering kali harus mengikuti tes berulang kali. Hasil tes CAT yang telah diperoleh akan disimpan dan dapat digunakan untuk memenuhi berbagai formasi yang ada selama satu tahun ke depan.
“Setelah tes dilakukan, kami akan memeriksa apakah masih ada lowongan yang perlu diisi. Jika ada, nilai tes peserta akan digunakan tanpa perlu mengikuti tes baru,” jelas Anas.
KemenPANRB saat ini tengah menyusun standar dan mekanisme penerapan sistem ini untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam proses rekrutmen CASN. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses rekrutmen akan lebih mudah diakses dan lebih hemat waktu bagi para calon.
“Kami sedang menentukan standar dan prosedur agar sistem ini dapat diterapkan secara efektif. Tujuan kami adalah membuat proses rekrutmen menjadi lebih efisien dan mengurangi kebutuhan untuk mengikuti tes berulang,” tambahnya.
Dengan penerapan sistem penilaian CAT ini, KemenPANRB berharap proses rekrutmen CASN akan menjadi lebih sederhana dan langsung, serta lebih ramah bagi peserta. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas rekrutmen aparatur sipil negara, serta mempermudah pengisian posisi yang dibutuhkan dalam pemerintahan.
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya KemenPANRB untuk reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik, dengan menyesuaikan sistem seleksi agar lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan pemerintah dan masyarakat.
(d09)