GORONTALO – Di tengah euforia raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail justru melontarkan peringatan serius kepada jajaran birokrasi di lingkup pemerintah provinsi. Pasalnya, meski prestasi itu membanggakan, sejumlah catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Dalam Rapat Paripurna ke-24 DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (21/5/2025), Gusnar secara tegas meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak menyepelekan temuan-temuan yang tertera dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) 2024.
“WTP bukan berarti tanpa catatan. Kalau kita lengah, opini itu bisa hilang tahun depan,” tegas Gubernur.
Lebih lanjut, Gusnar langsung menginstruksikan Inspektorat Provinsi untuk mengoordinasikan penuntasan seluruh rekomendasi BPK dalam jangka waktu maksimal 60 hari. Ia juga menyinggung lemahnya kepatuhan sebagian aparatur terhadap mekanisme pengawasan internal.
“Saya tugaskan Inspektorat untuk pastikan semua temuan ditindaklanjuti. Kita masih punya PR besar dalam hal kedisiplinan internal,” ungkapnya.
Gusnar menekankan pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan dari dua lini penting: DPRD dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ia mengakui, selama ini masih ada OPD yang cenderung ‘cuek’ terhadap hasil audit internal.
“Kita harus perkuat peran APIP. Kalau tidak, temuan yang sama bisa terulang,” ujar Gusnar dengan nada serius.
Ia pun menyambut baik rekomendasi BPK sebagai bentuk dukungan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel. Ia bahkan menyebut laporan tersebut sebagai “bahan bakar” untuk memperbaiki tata kelola keuangan secara menyeluruh.
Gubernur juga mengingatkan bahwa predikat WTP bukan sekadar simbol prestise, melainkan amanah yang harus dijaga dengan konsistensi dan integritas tinggi.
“Kita bangga dengan capaian ini. Tapi, lebih penting adalah bagaimana kita menindaklanjuti catatan BPK agar tak jadi masalah di kemudian hari,” pungkasnya. (AD/d09)
Share:
