Gorontalo — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Gorontalo tengah dihadapkan pada tantangan krusial menjelang Pemilu Serentak 2024. Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya jumlah pendaftar untuk posisi Petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Hingga batas akhir pendaftaran, jumlah pelamar yang masuk masih jauh dari target yang diperlukan. Dari total 2.016 TPS yang tersebar di enam kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, kebutuhan akan pengawas TPS belum terpenuhi.
Menurut data dari Bawaslu, kondisi ini berpotensi mengganggu pengawasan dalam proses pemungutan suara. Minimnya jumlah pendaftar diduga disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran strategis PTPS dalam memastikan transparansi dan integritas proses pemilihan. Selain itu, ketidakjelasan mengenai lokasi penugasan dan durasi tugas juga dianggap sebagai penghambat utama yang menurunkan minat masyarakat untuk mendaftar.
PTPS memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan kejujuran proses pemilu, dengan tugas utama mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS. Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Provinsi Gorontalo, Amin Abdullah, menyatakan bahwa rendahnya jumlah pendaftar mengindikasikan kurangnya sosialisasi mengenai peran vital ini.
“Banyak masyarakat yang belum memahami betapa pentingnya posisi PTPS dalam menjaga transparansi proses pemilu,” ujarnya.
Amin juga mengakui bahwa Bawaslu perlu melakukan pendekatan yang lebih intensif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tanggung jawab dan manfaat menjadi pengawas TPS. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara pihak penyelenggara pemilu dengan masyarakat juga dianggap perlu guna memperjelas mekanisme dan persyaratan menjadi PTPS.
Strategi Bawaslu untuk Menarik Minat Pendaftar
Menghadapi situasi ini, Bawaslu Provinsi Gorontalo berencana memperpanjang masa pendaftaran. Langkah ini diambil sebagai solusi untuk menambah waktu bagi masyarakat yang berminat, sehingga seluruh TPS dapat diawasi dengan optimal.
“Kami akan mengevaluasi dan kemungkinan besar memperpanjang waktu pendaftaran agar kebutuhan pengawas di setiap TPS terpenuhi,” kata Amin Abdullah.
Selain perpanjangan waktu, Bawaslu juga akan memperkuat strategi sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi. Sosialisasi akan diperluas melalui media sosial, radio, dan pertemuan langsung di tingkat desa, guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan urgensi tugas PTPS dalam menjaga jalannya Pemilu Serentak 2024.
Dengan adanya perpanjangan waktu dan strategi sosialisasi yang lebih baik, Bawaslu optimistis bahwa jumlah pendaftar akan meningkat dan kebutuhan pengawas TPS di seluruh Provinsi Gorontalo dapat terpenuhi. Partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan setiap suara terhitung secara jujur dan transparan.
(d09)
![Kepala Bandara Kolaka yang Dikenal dengan Sebutan 'Om Botak' dan Undang YouTuber Korea ke Hotel Akhirnya Dibebastugaskan
Kementerian Perhubungan telah memutuskan untuk membebastugaskan Asri Damuna, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Keputusan ini diambil setelah video yang melibatkan Asri Damuna menjadi viral dan menimbulkan banyak perhatian. Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, menjelaskan bahwa pembebastugasan tersebut dilakukan untuk memudahkan penyelidikan lebih lanjut terkait konten video yang viral tersebut.
"Kementerian Perhubungan sangat menyesalkan kejadian yang terjadi dan telah membebastugaskan yang bersangkutan untuk proses penyelidikan dan tindakan lanjut," ungkap Adita, di Jakarta, pada Jumat (10/5/2024).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, telah memerintahkan agar kebenaran dari berita yang menjadi viral tersebut segera diusut, dan jika terbukti bersalah, sanksi yang tegas akan diberikan. Saat ini, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan.
"Jika terbukti benar, maka yang bersangkutan tidak akan dapat mempertahankan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara. Kemungkinan akan ada sanksi internal yang akan dijatuhkan terkait masalah ini," tambah Adita.
Sebelumnya, video tersebut menampilkan seorang Youtuber asal Korea Selatan, Jiah, sedang berlibur di Manado, Sulawesi Utara. Dalam video tersebut, seorang pria yang mengaku bernama Albert dan diduga sebagai Asri Damuna, mendatangi meja tempat Jiah sedang makan di sebuah restoran.
Pria tersebut kemudian mengajak Jiah untuk ikut ke hotelnya. Video tersebut kemudian diunggah oleh Jiah ke akun media sosialnya.
"Kementerian Perhubungan berharap agar kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Kami mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara untuk tetap menjaga marwah dan etika sebagai pegawai pemerintah," tutup Adita.
Sumber: [Tribunnews.com]
#dailypostid #viral #beritaviral](https://dailypost.id/wp-content/uploads/2024/02/436346775_1005810811156961_4241033655366530635_n-180x320.jpg)
