Gorontalo — Provinsi Gorontalo telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-158 yang digelar pada Senin (2/9/2024). Rapat ini menandai berakhirnya proses pembahasan APBD yang telah dimulai sejak 15 Juli 2024, dengan finalisasi pada 1 September. Meski dihadapkan pada tantangan keterbatasan fiskal, Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap berkomitmen menjalankan program-program prioritas yang telah ditetapkan.
Sekretaris Dewan Provinsi Gorontalo, Sudarman Samad, mengungkapkan bahwa RAPBD 2025 telah menyepakati postur anggaran yang terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1,604 triliun dan belanja daerah sebesar Rp1,642 triliun. Meskipun terdapat defisit, hal ini akan ditutupi melalui pembiayaan daerah dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp60 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp21,935 miliar, sehingga menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp38,064 miliar.
Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp403,362 miliar menjadi salah satu komponen penting dalam RAPBD 2025, dengan kontribusi terbesar masih berasal dari pendapatan transfer yang mencapai Rp1,201 triliun. Selain itu, belanja daerah diarahkan untuk belanja operasi sebesar Rp1,404 triliun dan belanja modal sebesar Rp73,506 miliar, yang akan difokuskan untuk mendukung berbagai program pembangunan.
Penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, menyampaikan bahwa Provinsi Gorontalo dihadapkan pada tantangan keterbatasan fiskal yang signifikan, terutama dengan beban pendanaan untuk gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mencapai lebih dari 1.315 orang. Beban ini diperkirakan akan menggerus kapasitas fiskal pemerintah, namun hal tersebut tidak akan mengurangi komitmen pemerintah dalam mendukung program-program prioritas nasional.
“Kami menyadari bahwa ada keterbatasan kapasitas fiskal yang akan memengaruhi ruang gerak kita, namun kami tetap berkomitmen untuk mendukung program-program prioritas nasional seperti pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, serta pembangunan infrastruktur pelayanan publik,” ujar Rudy.
Salah satu fokus utama pemerintah provinsi adalah memastikan bahwa setiap program yang direncanakan mampu menjawab tantangan yang ada, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Dengan alokasi belanja modal yang signifikan, pemerintah provinsi berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Lebih jauh, Rudy juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menjalankan program prioritas nasional. Keterbatasan fiskal di tingkat daerah tidak boleh menjadi penghalang dalam mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan, terutama yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai bagian dari strategi menghadapi tantangan fiskal, Pemprov Gorontalo diharapkan dapat terus meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran serta mencari sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan. Dengan demikian, program-program prioritas yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan optimal, meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
Dalam menghadapi tahun anggaran 2025, pemerintah provinsi bersama DPRD harus terus menjaga komitmen untuk transparan dan akuntabel dalam pengelolaan APBD. Dengan kerja sama yang baik antara semua pihak, Provinsi Gorontalo dapat terus maju dan menghadapi tantangan pembangunan dengan lebih optimis, demi kesejahteraan seluruh masyarakat.
Share:
![Kepala Bandara Kolaka yang Dikenal dengan Sebutan 'Om Botak' dan Undang YouTuber Korea ke Hotel Akhirnya Dibebastugaskan
Kementerian Perhubungan telah memutuskan untuk membebastugaskan Asri Damuna, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Keputusan ini diambil setelah video yang melibatkan Asri Damuna menjadi viral dan menimbulkan banyak perhatian. Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, menjelaskan bahwa pembebastugasan tersebut dilakukan untuk memudahkan penyelidikan lebih lanjut terkait konten video yang viral tersebut.
"Kementerian Perhubungan sangat menyesalkan kejadian yang terjadi dan telah membebastugaskan yang bersangkutan untuk proses penyelidikan dan tindakan lanjut," ungkap Adita, di Jakarta, pada Jumat (10/5/2024).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, telah memerintahkan agar kebenaran dari berita yang menjadi viral tersebut segera diusut, dan jika terbukti bersalah, sanksi yang tegas akan diberikan. Saat ini, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan.
"Jika terbukti benar, maka yang bersangkutan tidak akan dapat mempertahankan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara. Kemungkinan akan ada sanksi internal yang akan dijatuhkan terkait masalah ini," tambah Adita.
Sebelumnya, video tersebut menampilkan seorang Youtuber asal Korea Selatan, Jiah, sedang berlibur di Manado, Sulawesi Utara. Dalam video tersebut, seorang pria yang mengaku bernama Albert dan diduga sebagai Asri Damuna, mendatangi meja tempat Jiah sedang makan di sebuah restoran.
Pria tersebut kemudian mengajak Jiah untuk ikut ke hotelnya. Video tersebut kemudian diunggah oleh Jiah ke akun media sosialnya.
"Kementerian Perhubungan berharap agar kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Kami mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara untuk tetap menjaga marwah dan etika sebagai pegawai pemerintah," tutup Adita.
Sumber: [Tribunnews.com]
#dailypostid #viral #beritaviral](https://dailypost.id/wp-content/uploads/2024/02/436346775_1005810811156961_4241033655366530635_n-180x320.jpg)
