,BOLAANG MONGONDOW — Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) Gereja Katare Poopo, Pdt. Witlem Pandelaki, buka suara menanggapi tudingan Forum Gerakan Peduli Gereja (FGPG) Desa Poopo yang menyoroti dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan dana pembangunan gereja.
Dalam keterangannya kepada media ini, Pdt. Witlem dengan tegas membantah adanya praktik tidak transparan. Ia menjelaskan bahwa seluruh proses pembangunan dilakukan terbuka, melibatkan berbagai pihak, dan dijalankan berdasarkan keputusan rapat Majelis Jemaat.
“Termasuk komunikasi dengan arsitek yang membuat dan mengawasi pembangunan ini. Jadi segala sesuatu terang komunikasinya — baik dengan tukang, arsitek, maupun badan pekerja,” jelasnya, Senin (10/11/2025).
Pdt. Witlem menekankan, tudingan bahwa Komisi Pembangunan tidak dilibatkan adalah keliru. “Kalau bilang tidak dilibatkan, itu salah. Komisi hadir, ikut bersama kami saat pembelanjaan bahan bangunan. Semua dilakukan terbuka dan diketahui bersama,” tegasnya.
Ia menjelaskan kronologi keterlibatan Komisi Pembangunan sejak awal proyek. “Waktu mulai pekerjaan awal, Komisi Pembangunan belum mau masuk. Itu keputusan bersama antara Majelis Jemaat dan Badan Pekerja karena yang menerima tender waktu itu sekaligus mengawasi pekerjaan. BPMJ hanya menangani pengadaan bahan,” ujarnya.
Dalam rapat berikutnya, Majelis Jemaat memutuskan agar komisi kembali diberi ruang untuk melakukan pengawasan. “Kami sudah putuskan mereka boleh mengawasi, tapi tanpa pembiayaan tambahan. Tapi setelah itu, komisi tidak aktif bekerja. Jadi kami punya dasar. Bukan kami yang menutup diri, tapi mereka sendiri yang tidak menjalankan fungsi pengawasan,” jelas Pdt. Witlem.
Menanggapi pernyataan Wakil Ketua BPMJ, Danny, yang menyebut bahwa badan pekerja tidak boleh membeli langsung material bangunan, Pdt. Witlem menjelaskan maksud sebenarnya. “Kami sudah konfirmasi dengan Pak Wakil. Maksudnya bukan melarang, tapi menjelaskan bahwa Komisi hanya mendampingi. Kalau pekerjaan itu dilimpahkan ke BPMJ, maka badan pekerja bisa melaksanakan langsung. Itu keputusan Majelis,” katanya.
Ia menambahkan perumpamaan sederhana untuk menjelaskan mekanisme kerja BPMJ dan komisi. “Kalau Bupati memberi pekerjaan kepada satu dinas, lalu dinas itu tidak mampu menjalankan, maka Bupati boleh ambil alih agar pekerjaan tidak berhenti. Begitu juga di gereja ini. Komisi bekerja kalau ada pelimpahan dari badan pekerja. Tapi kalau mereka tidak jalan, maka badan pekerja harus melanjutkan,” terangnya.
Pdt. Witlem juga mempertanyakan keberadaan FGPG yang mengkritisi pembangunan gereja. Menurutnya, forum tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. “FGPG ini lembaga apa, dibentuk oleh siapa tidak jelas. Arahnya juga tidak jelas. Jangan sampai forum yang tidak memiliki legitimasi ini menimbulkan kegaduhan di tengah jemaat,” tegasnya.
Lebih jauh, Pdt. Witlem menegaskan bahwa seluruh keputusan penting — termasuk tender, pergantian kontraktor, dan pengadaan bahan bangunan — dilakukan secara kolektif melalui rapat Majelis Jemaat. “Anggota majelis jemaat, komisi pembangunan yang tua-tua jemaat, dan komisi-komisi lain sebagai perangkat pelayan jemaat, termasuk badan pekerja wilayah yang menjadi pengarah rapat, semua ikut mengambil keputusan,” ujarnya.
Pdt. Witlem juga menegaskan mekanisme pengadaan bahan dan pembelanjaan. “Jadi untuk urusan belanja, keputusan Majelis Jemaat menyatakan bahwa yang mengadakan bahan adalah badan pekerja majelis jemaat. Karena kesibukan anggota badan pekerja lainnya, pelimpahan dilaksanakan oleh ketua jemaat atau pendeta. Komisi pembangunan diberi kesempatan untuk mengawasi, tapi tidak ada pembiayaan tambahan sehingga mereka tidak menjalankan pengawasan. Jadi kami tetap melaksanakan pekerjaan sesuai keputusan yang ada,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan Gereja Katare merupakan rehabilitasi, bukan pembangunan baru. “Ini gereja rehab, Pak, jadi pembiayaannya memang lebih tinggi daripada pembangunan baru. Saat melaksanakan, kami punya gambar dan RAB. Memang ada perubahan karena beberapa struktur tidak sesuai gambar awal, tapi selalu ada koordinasi dengan pendamping teknis. Pendamping teknis dan arsitek siap memberikan keterangan jika diperlukan. Termasuk pekerja-pekerja yang pernah bekerja di sini akan kami hadirkan,” terang Pdt. Witlem.
Menutup pernyataannya, Pdt. Witlem berharap isu ini tidak dipelintir hingga memecah kesatuan jemaat. “Kami bekerja berdasarkan aturan gereja dan keputusan bersama. Semua terbuka, tidak ada yang kami sembunyikan. Kalau memang perlu audit, kami siap karena yakin semua berjalan sesuai mekanisme,” pungkasnya. (Man)
Share:
