Limboto — Pemerintah Kabupaten Gorontalo terus berupaya maksimal dalam menyiapkan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk pembayaran sejumlah hak para aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat desa. Hak-hak tersebut mencakup Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), Alokasi Dana Desa (ADD), Gaji ke-13, dan Tunjangan Hari Raya (THR).
Rencana tersebut diungkapkan dalam rapat pimpinan yang dipimpin langsung oleh Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, di ruang Madani pada Selasa (26/3/24).
Menurut Nelson, dalam dua pekan terakhir, pihaknya telah melakukan konsultasi dengan pihak pusat, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Negara. Setelah melalui proses konsultasi, akhirnya diberikan persetujuan untuk mengalokasikan anggaran tersebut.
“Dengan adanya persetujuan ini, kita memiliki harapan bahwa pembayaran hak-hak tersebut dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Ini akan memberikan pelayanan yang sesuai dengan hak-hak yang dimiliki oleh para ASN dan perangkat desa,” jelas Nelson.
Bupati juga meminta kepada Sekretaris Daerah untuk melakukan konsultasi secara maksimal guna memastikan bahwa pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan edaran yang berlaku, yaitu dimulai sejak tanggal 1 April atau 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
“Semoga upaya ini dapat dimaksimalkan sehingga tanggung jawab kita sebagai pemerintah dapat terpenuhi dan para ASN serta perangkat desa dapat menerima hak-hak mereka dengan tepat waktu,” tambah Nelson.
Dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo, diharapkan pembayaran hak-hak para ASN dan perangkat desa dapat menjadi bagian dari upaya memastikan kesejahteraan mereka di tengah-tengah masyarakat.
Share:
