Gorontalo — Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, resmi dilantik sebagai Ketua Gugus Tugas Daerah (GTD) Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Gorontalo untuk tahun 2023. Pelantikan ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia RI, Dhahana Putra, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 447/35/XI/2023. Acara dilangsungkan di Ballroom Hotel Grand-Q Kota Gorontalo pada Selasa (26/3/2024).
Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo, Pegar Butar Butar, GTD bisnis dan HAM telah dibentuk sejak tanggal 21 November 2023 dengan Keputusan Gubernur Provinsi Gorontalo. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ismail Pakaya akan menjabat sebagai Ketua, sementara Sekretaris GTD berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo.
“Pembentukan gugus tugas ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam memperoleh penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi dalam kegiatan bisnis,” ujar Pegar.
Pegar menambahkan bahwa langkah ini merupakan upaya progresif untuk mendorong sektor bisnis agar menerapkan standar hak asasi manusia dalam operasionalnya. Data dari BPS Provinsi Gorontalo mencatat adanya 27 perusahaan dari berbagai sektor yang melibatkan total tenaga kerja sebanyak 5.512 orang.
Selain Ismail Pakaya, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo juga menjabat sebagai Wakil Ketua GTD. Sekretaris dipercayakan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. GTD juga terbagi menjadi tiga kelompok kerja, masing-masing dipimpin oleh pimpinan OPD dan Kepala Divisi Kemenkumham wilayah Gorontalo, dengan anggota berjumlah lima orang setiap kelompok.
Dengan pelantikan ini, diharapkan akan terjadi sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam memastikan keberlangsungan bisnis yang berpihak pada hak asasi manusia di Provinsi Gorontalo. Langkah ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
![Kepala Bandara Kolaka yang Dikenal dengan Sebutan 'Om Botak' dan Undang YouTuber Korea ke Hotel Akhirnya Dibebastugaskan
Kementerian Perhubungan telah memutuskan untuk membebastugaskan Asri Damuna, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Keputusan ini diambil setelah video yang melibatkan Asri Damuna menjadi viral dan menimbulkan banyak perhatian. Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, menjelaskan bahwa pembebastugasan tersebut dilakukan untuk memudahkan penyelidikan lebih lanjut terkait konten video yang viral tersebut.
"Kementerian Perhubungan sangat menyesalkan kejadian yang terjadi dan telah membebastugaskan yang bersangkutan untuk proses penyelidikan dan tindakan lanjut," ungkap Adita, di Jakarta, pada Jumat (10/5/2024).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, telah memerintahkan agar kebenaran dari berita yang menjadi viral tersebut segera diusut, dan jika terbukti bersalah, sanksi yang tegas akan diberikan. Saat ini, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan.
"Jika terbukti benar, maka yang bersangkutan tidak akan dapat mempertahankan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara. Kemungkinan akan ada sanksi internal yang akan dijatuhkan terkait masalah ini," tambah Adita.
Sebelumnya, video tersebut menampilkan seorang Youtuber asal Korea Selatan, Jiah, sedang berlibur di Manado, Sulawesi Utara. Dalam video tersebut, seorang pria yang mengaku bernama Albert dan diduga sebagai Asri Damuna, mendatangi meja tempat Jiah sedang makan di sebuah restoran.
Pria tersebut kemudian mengajak Jiah untuk ikut ke hotelnya. Video tersebut kemudian diunggah oleh Jiah ke akun media sosialnya.
"Kementerian Perhubungan berharap agar kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Kami mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara untuk tetap menjaga marwah dan etika sebagai pegawai pemerintah," tutup Adita.
Sumber: [Tribunnews.com]
#dailypostid #viral #beritaviral](https://dailypost.id/wp-content/uploads/2024/02/436346775_1005810811156961_4241033655366530635_n-180x320.jpg)
