Gorontalo— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menyetujui pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) penting dalam rapat paripurna ke-55. Ketiga ranperda tersebut meliputi penyelenggaraan kepemudaan, pengarusutamaan gender, serta perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (SOTK).
Dalam penyampaiannya, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menjelaskan bahwa perubahan Ranperda SOTK diperlukan untuk menyesuaikan perangkat daerah dengan visi, misi, dan RPJMD Pemerintah Provinsi. Dari total 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada saat ini, akan dilakukan penyederhanaan menjadi 27 OPD sesuai rancangan yang diinisiasi oleh DPRD Provinsi.
“Penyesuaian ini penting agar struktur organisasi pemerintahan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan daerah,” ujar Gubernur Gusnar dalam rapat tersebut.
Ia menambahkan, revisi Perda ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan fiskal daerah. Berdasarkan hasil koordinasi melalui zoom meeting dengan Menteri Keuangan, Gusnar menekankan bahwa dana transfer ke daerah (TKD) sangat bergantung pada kreativitas dan kemampuan daerah dalam menyerap anggaran.
“Oleh karena itu, mulai tahun 2026 potensi-potensi pendapatan asli daerah akan terus kami dorong agar fiskal kita tetap stabil dan bisa diprediksi untuk digunakan,” jelasnya.
Selain efisiensi kelembagaan, Gubernur Gusnar juga meminta agar setiap perangkat daerah diisi oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi akan melaksanakan asesmen terhadap pejabat eselon II, III, dan jabatan fungsional, termasuk mereka yang memiliki kualifikasi akademik doktoral.
Terkait Ranperda Pengarusutamaan Gender, Gubernur Gusnar menegaskan pentingnya rancangan tersebut sebagai kerangka strategis untuk memastikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga tahap pengawasan.
“Ranperda ini diharapkan dapat membuka peluang bagi perempuan untuk berkiprah secara terintegrasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah,” ujar Gusnar.
Sementara itu, dalam pembahasan Ranperda Penyelenggaraan Kepemudaan, Gubernur berharap perda ini menjadi dasar dalam membangun pemuda Gorontalo yang kritis, berpendidikan, dan siap kerja. Ia menilai pentingnya membentuk generasi muda yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri serta memiliki daya saing tinggi.
“Dengan kepemudaan yang seperti ini, diharapkan pemuda-pemuda Gorontalo dapat berkiprah tidak hanya di daerah, tetapi juga di luar provinsi, bahkan di tingkat nasional,” tandasnya.
Share:
