, Pohuwato- Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, telah menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi penyelesaian konflik yang melibatkan penambang di Pohuwato terkait pemberian tali asih oleh perusahaan tambang setempat. Isu ini menjadi pemicu aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kerusuhan pada Kamis pekan lalu.
Dalam Rapat Forkopimda Diperluas yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur Ismail pada Senin (25/9/2023), berbagai unsur termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan penambang rakyat, berkumpul. Turut hadir pula Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong, serta Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Irjenpol Merdisyam.
“Kita perlu berdialog dengan pihak investor atau perusahaan terkait isu ini. Ketika ada kesepakatan, kami akan mengumumkannya kepada media. Oleh karena itu, kami meminta kesabaran dari masyarakat untuk memberi kesempatan kepada pemerintah dalam proses mediasi ini,” kata Penjabat Gubernur Ismail.
Isu Tali Asih yang menjadi tuntutan penambang rakyat atas lahan yang dikuasai oleh PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PETS) telah menjadi masalah yang rumit untuk dipecahkan. Persoalan ini telah berlangsung selama belasan tahun, namun kedua pihak belum mencapai kesepakatan terkait harga pembebasan lahan. Diketahui bahwa terdapat sekitar 2000 proposal penambang yang telah diajukan kepada perusahaan dengan nilai mencapai ratusan juta hingga miliaran Rupiah.
Pada saat aksi unjuk rasa berlangsung pada Kamis lalu, pembayaran tali asih sedang berjalan, namun nilainya belum dianggap memadai oleh sebagian warga, dengan beberapa di antaranya hanya menerima Tali Asih sebesar Rp1,5 juta hingga Rp3 juta.
“Pemerintah Pohuwato telah berusaha keras untuk melakukan mediasi. Bahkan, kami berencana untuk menganggarkan tali asih ini dalam APBD, agar kami yang bertanggung jawab membangun infrastruktur dan menjalani perjalanan dinas. Namun, apakah hal ini memungkinkan?” ungkap Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi.
Sebagai bukti komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) kepada warga penambang, telah dialokasikan bantuan usaha selama beberapa tahun terakhir, mulai dari warung hingga usaha jualan nasi kuning dengan nilai Rp3 juta. Namun, konflik ini masih berlanjut tanpa penyelesaian yang jelas.
Mantan Bupati Pohuwato, Syarif Mbuinga, yang turut hadir dalam rapat tersebut, mengusulkan solusi alternatif. Ia meminta agar pemerintah mendukung pembukaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Syarif menegaskan bahwa aksi unjuk rasa yang berakhir dengan kerusuhan bukanlah masalah yang terisolasi, melainkan mencerminkan banyaknya permasalahan di sektor pertambangan. Ia berharap Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengambil langkah-langkah inovatif untuk mengakhiri kebuntuan ini.
(*)
Share:
