, Gorontalo – Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, dengan tegas menyatakan netralitasnya dalam pemilihan umum (pemilu) 2024. Sebagai seorang aparatur birokrasi yang ditunjuk sebagai gubernur transisi, Ismail merasa penting untuk menjadi contoh bagi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan olehnya saat menjadi narasumber dalam acara Forum Demokrasi Gorontalo (FDG) yang digelar pada Selasa (13/6/2033).
“Sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), bersikap netral adalah sebuah keharusan,” ujar Ismail saat berbicara di Forum Demokrasi Gorontalo, Selasa (13/6/2023).
Penjabat Gubernur Ismail sudah beberapa kali mengungkapkan penegasan yang sama di hadapan para aparatur pemerintah. Dalam berbagai kesempatan rapat koordinasi di organisasi perangkat daerah (OPD), ia mengimbau kepada ASN untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis.
Ketika ditanya mengenai sikapnya terhadap partai politik, Ismail menyatakan bahwa intervensi dalam politik dapat dikategorikan dalam dua hal. Pertama, intervensi langsung pada partai politik, dan kedua, intervensi dalam pelaksanaan pemilu.
“Bagi pemerintah provinsi, intervensi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah memang penting, karena seluruh biayanya akan ditanggung oleh pemerintah provinsi,” jelasnya.
Menanggapi kebutuhan dana untuk pemilu, Penjabat Gubernur Ismail menyatakan kesiapannya untuk memenuhinya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo membutuhkan anggaran sebesar Rp103.314.290.850, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membutuhkan anggaran sebesar Rp36.836.903.800. Kebutuhan dana tersebut harus terpenuhi dalam dua tahun.
Dengan sikap netralitasnya dan komitmen untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang transparan, Penjabat Gubernur Ismail Pakaya berupaya memastikan integritas dan keberlanjutan demokrasi di Gorontalo
Share:
