Jakarta– Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengungkap empat dugaan pelanggaran yang mencoreng pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Temuan tersebut mencakup mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), intimidasi, politisasi bantuan sosial (bansos), dan praktik politik uang.
Mobilisasi ASN menjadi salah satu pelanggaran paling menonjol, terutama di Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, mengungkapkan bahwa beberapa kepala desa dan camat diduga mengorganisir warga untuk mendukung kandidat tertentu.
“Mobilisasi ini termasuk pembuatan video dukungan yang dilakukan secara terorganisir,” kata Khoirunnisa dalam sebuah webinar, Senin (2/12/2024).
Perludem mencatat, mobilisasi ASN kerap terjadi di daerah yang didukung oleh Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo.
Temuan kedua adalah intimidasi yang, meski tidak masif, memiliki dampak besar di komunitas kecil. Salah satu kasus yang mencuat terjadi di Sampang, Jawa Timur, dengan indikasi intimidasi yang mengarah pada tindakan pidana. Di Sumatera Utara, bentuk intimidasi lainnya adalah pengucilan warga berdasarkan perbedaan pilihan politik.
“Ancaman halus hingga pengucilan politik ini menjadi tantangan serius yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi,” ujar Khoirunnisa.
Meski tidak semasif Pemilu 2024, politisasi bansos tetap terjadi dalam Pilkada Serentak 2024. Perludem menemukan bahwa simbol-simbol tertentu digunakan dalam distribusi bansos untuk menunjukkan afiliasi dengan pasangan calon tertentu.
“Misalnya, bansos yang dibagikan menggunakan atribut atau simbol tertentu yang mengarahkan warga pada kandidat spesifik,” jelas Khoirunnisa.
Politik uang menjadi temuan keempat yang dilaporkan Perludem. Meski besaran nominal bervariasi, pola baru dalam politik uang mencuri perhatian. Beberapa kandidat menggunakan pasar murah atau paket sembako sebagai bentuk kampanye terselubung.
“Contohnya adalah distribusi minyak goreng atau sembako murah yang menjadi cara baru untuk memengaruhi pemilih,” imbuh Khoirunnisa.
Khoirunnisa menegaskan bahwa temuan-temuan ini harus menjadi perhatian serius bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat.
“Pelanggaran semacam ini tidak hanya menciderai demokrasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi hasil Pilkada,” tegasnya.
Perludem berharap agar lembaga terkait segera mengambil langkah tegas terhadap berbagai pelanggaran ini demi memastikan Pilkada berjalan lebih adil dan transparan.
(d10)
Share:
