Jakarta– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II DPR RI telah menyepakati pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp4,44 triliun setelah dilakukan efisiensi anggaran. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Kerja (Raker) yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025).
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa sebelumnya, pagu anggaran ATR/BPN adalah Rp6,45 triliun. Namun, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, dilakukan efisiensi sebesar Rp2,01 triliun, atau setara 31,17%, sehingga menyisakan anggaran Rp4,44 triliun.
“Kami jelaskan bahwa pagu kita sebelum efisiensi adalah Rp6,45 triliun. Kita mendapatkan efisiensi sebanyak Rp2,01 triliun atau setara 31,17 persen. Sehingga sisa dana yang masih ada adalah Rp4,44 triliun,” ujar Nusron dalam laporannya kepada Komisi II DPR RI.
Optimalisasi Anggaran dan Fokus pada Program Prioritas
Usai rapat, Menteri Nusron menegaskan bahwa pemerintah sedang mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran. Efisiensi ini dilakukan untuk memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang mendukung visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Efisiensi anggaran ini baik dalam rangka refocusing, supaya kita benar-benar fokus pada program prioritas pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita menghapus ‘lemak-lemak’ yang tidak perlu, karena kadang ada kebutuhan yang sebenarnya berlebihan,” jelas Nusron.
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mengurangi biaya rapat di luar kota. Nusron menyebutkan bahwa ATR/BPN kini memanfaatkan gedung di Cikeas yang telah memiliki fasilitas lengkap, termasuk kamar tidur dan ruang rapat.
“Saat ini kami sudah punya gedung di Cikeas, ada kamar tidurnya, ada ruang meeting-nya. Jadi, yang biasanya full paket meeting di hotel-hotel, sekarang kita pindah ke sana agar lebih hemat,” tambahnya.
DPR RI Apresiasi Langkah Efisiensi Pemerintah
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengapresiasi langkah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara.
“Kita patut mengapresiasi pemerintah yang melakukan efisiensi anggaran. Ini mendorong perubahan manajemen penganggaran di kementerian dan lembaga agar lebih efektif. Efisiensi ini memerlukan kreativitas bersama untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada,” ujar Rifqinizamy.
Dalam rapat ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; Sekretaris Jenderal, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng.
(d10)
Share:
