JAKARTA – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak lagi sekadar formalitas administratif, tetapi menjadi tolok ukur sejauh mana lembaga pemerintah menjalankan tanggung jawabnya kepada rakyat. Hal ini ditegaskan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, dalam webinar bertajuk “Roadmap Menuju Predikat SAKIP A” yang digelar oleh BPSDM ATR/BPN bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Selasa (1/7/2025).
“SAKIP itu bukan hanya laporan angka, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dipercayakan rakyat kepada kita. Harus ada hasil nyata dan terukur dari anggaran yang digunakan,” ujar Dalu Agung Darmawan.
Menurutnya, keberhasilan implementasi SAKIP sangat bergantung pada sinergi seluruh elemen organisasi. Ia mengibaratkan instansi pemerintah seperti tubuh manusia, di mana seluruh organ harus bekerja harmonis sesuai fungsinya agar menghasilkan kinerja optimal.
“Kalau ingin predikat SAKIP kita membaik, maka semua bagian kantor harus bergerak, tidak bisa hanya mengandalkan satu unit saja,” tambahnya.
Senada dengan Irjen, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan bahwa keberhasilan meraih predikat SAKIP A tidak mungkin tercapai tanpa kepemimpinan yang aktif, hadir, dan bertanggung jawab di setiap lini organisasi.
“Kepemimpinan itu bukan sekadar jabatan struktural. Pemimpin harus hadir, membimbing, dan mengawasi secara langsung. Kalau hanya duduk di belakang meja, itu membuka ruang terjadinya masalah,” tegas Pudji.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara pimpinan dan bawahan, serta dengan mitra kerja eksternal. Menurutnya, banyak persoalan hukum di birokrasi muncul akibat lemahnya koordinasi dan miskomunikasi.
“Perubahan budaya kerja ke arah yang lebih akuntabel harus dimulai dari atas. Komitmen pimpinan menjadi fondasi utama dalam transformasi menuju SAKIP A,” imbuhnya.
Sekjen ATR/BPN menyatakan bahwa pihaknya, bersama Inspektorat Jenderal, akan bersikap tegas terhadap individu maupun unit yang tidak menunjukkan dukungan aktif terhadap agenda peningkatan akuntabilitas kinerja.
“Kalau tidak ada tekanan atau dorongan, saya yakin perubahan tidak akan terjadi. Harus ada konsekuensi bagi mereka yang tidak menunjukkan semangat perbaikan,” tutupnya.
Webinar yang membahas roadmap strategis menuju predikat SAKIP A ini turut menghadirkan Inspektur Wilayah I, Arief Mulyawan, sebagai narasumber. Kegiatan ini diikuti lebih dari 1.000 peserta yang terdiri atas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta jajaran dari pusat hingga daerah.
Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. SAKIP menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara berdampak langsung bagi masyarakat.
Share:
