, KOTAMOBAGU – Suasana di Kantor Sinode Gereja Masehi Injili di Bolaang Mongondow (GMIBM) pada Kamis, 12 Maret, menjadi momentum penting bagi penguatan tata kelola organisasi jemaat. Pertemuan tersebut menghadirkan Pimpinan Harian (PH) Sinode GMIBM, Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) Katare Poopo, serta perwakilan jemaat untuk membahas progres pembangunan dan rehabilitasi gereja.
Yani, salah satu perwakilan jemaat yang hadir, memberikan apresiasi atas kesediaan PH Sinode memfasilitasi dialog ini meski sempat tertunda cukup lama.
Namun, ia juga sempat mempertanyakan kehadiran massa yang tidak diundang dalam pertemuan yang seharusnya bersifat terbatas tersebut.
“Kita lagi heran karena ini harusnya untuk pertemuan dengan BPMJ Katare Poopo dan 3 perwakilan jemaat bersama PH Sinode GMIBM,” ujar Yani saat diwawancarai.
Ia menambahkan adanya kejanggalan terkait mobilisasi massa tersebut, “Jemaat yang tidak diundang hadir tepat waktu seolah-olah diorganisir, dimobilisasi secara masif oleh oknum tertentu,” jelasnya.
Fokus utama pertemuan ini adalah mengevaluasi transparansi pembangunan gereja yang dinilai jemaat masih memiliki banyak kekurangan administratif. Yani secara lugas menyampaikan bahwa pokok masalahnya terletak pada dokumen laporan yang dianggap belum jelas.
“Pelaksanaan pembangunan/rehab gereja yang kurang jelas, kurang transparan serta dokumen laporan yang masih banyak kesalahan,” tegas Yani.
Ia memaparkan beberapa poin kritis, termasuk mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang baru diserahkan saat pertemuan berlangsung meskipun total anggaran mencapai Rp1,5 miliar lebih.
“Adanya selisih bayar yang sangat signifikan lebih dari 200 jutaan yang tidak didukung dengan amandemen perencanaan,” ungkapnya menambahkan poin keberatan jemaat.
Tidak hanya itu, Yani juga menyoroti detail teknis lainnya, “Laporan keuangan yang aburadul, salah ketik dan tidak merinci harga satuan,” serta poin mengenai “adanya perubahan item pekerjaan yang tidak dirapatkan dulu dengan sidi jemaat”.
Merespons aspirasi tersebut, PH Sinode GMIBM bersama Anggota BPS memberikan sejumlah instruksi tegas agar BPMJ Katare Poopo segera berbenah diri. Hal ini disambut baik oleh sebagian besar pengurus majelis jemaat yang hadir.
Yani mengonfirmasi bahwa mayoritas pengurus bersikap terbuka terhadap masukan tersebut. “Dari 5 orang BPMJ ke empat anggota menyadari serta mengakui kesalahan dalam pengelolaan keuangan termasuk laporan dan mereka meminta maaf serta akan memperbaikinya,” tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, pihak Sinode menekankan agar laporan mingguan dan bulanan disampaikan secara terperinci melalui kolom-kolom jemaat, serta mengingatkan bahwa seorang pelayan harus memiliki kebesaran hati menerima kritik demi kemajuan bersama.
Menutup keterangannya, Yani menyatakan rasa puas atas hasil pertemuan yang dianggap sebagai tanda awas bagi profesionalisme pengelolaan keuangan gereja ke depan. Ia pun menitipkan sebuah pesan mendalam bagi para pemimpin, “Pemimpin harus bisa membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa,” pungkasnya. (Man)















