, Gorontalo Utara – Pemenuhan infrastruktur dasar, pencegahan dan penanganan bencana serta peningkatan kualitas lingkungan hidup pemukiman masyarakat, adalah tanggung jawab semua pihak khususnya pemerintah.
Terkait hal itu, Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) melaksanakan rapat koordinasi (rakor) perencanaan pembangunan infrastruktur dan pembangunan wilayah Kabupaten Gorut tahun 2022, yang berlangsung di Marina Beach Resort (MBR), Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Senin (13/06/2022).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPPEDA) Kabupaten Gorut itu, dibuka oleh Pelaksana tugas (plt) Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu dan dihadiri oleh perwakilan dari BAPPPEDA Provinsi Gorontalo, BWS II Gorontalo, BPP Wilayah Gorontalo, SNVT Penyedia Perumahan Gorontalo, Pimpinan OPD terkait dan para camat se-Kabupaten Gorut.
Dalam sambutannya plt bupati menyampaikan beberapa hal penting terkait pengusulan program oleh OPD terkait yang disesuaikan dengan data riil di lapangan.
Thariq berharap agar kedepan nanti, Gorut mempunyai satu sistem informasi yang terpadu soal infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintahan lainnya.
“Saya berharap ke depan Gorut punya satu sistem informasi yang terpadu data-data riil di lapangan. Disitu ada soal penyajian data infrastruktur, penyelenggaraan pemerintahan lainnya, pendidikan dan kesehatan. Pokoknya semua sistem informasi menyatu di situ,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait penanggulangan kemiskinan ekstrim yang terdapat pada Instruksi Presiden (Inpres) nomor 04 tahun 2022, Kabupaten Gorut tidak termasuk dalam kemiskinan yang banyak ekstrimnya.
Infrastruktur pencegahan dan penanganan bencana pun menjadi hal penting yang membutuhkan perhatian dari Pemda, terutama yang ada di wilayah pesisir pantai.
“Seperti yang ada di kawasan belakang Desa Katialada Kecamatan Kwandang, itu master plannya sudah ada tetapi kendalanya karena keterbatasan anggaran,” ujar Thariq.
Ia juga mengingatkan tentang persoalan sampah yang juga merupakan isu strategis. Menurutnya, hal itu menjadi simpul dari berbagai persoalan.
“Seperti yang dikeluhkan oleh Kadis DLH tentang belum adanya TPA di kecamatan-kecamatan. Oleh karena itu, saya memberikan kesempatan kepada pimpinan OPD dan para camat terkait soal pengembangan kreatifitas,” tandas plt bupati.
Thariq berharap kepada pihak BAPPPEDA, agar rakor serta materi yang disampaikan menjadi pemantapan renja yang sementara finalisasi. Termasuk tentang catayan-catatan terkait LKPJ 2021 dan dalam rangka LKPD 2023. (Adv/Daily05)
Share:
