Gorontalo – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, mengungkapkan bahwa sebanyak 25 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Gorontalo ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional. Penutupan ini dilakukan karena sejumlah fasilitas tersebut belum memenuhi persyaratan utama, khususnya terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pernyataan tersebut disampaikan Idah saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa SPPG di wilayah kabupaten/kota, Rabu (08/04/2026). Sidak ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan program dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Kami sejak subuh sudah turun langsung untuk memeriksa SPPG yang belum memenuhi standar. Dari hasil pemantauan, masih ditemukan beberapa yang belum sesuai,” ujar Idah.
Dalam sidak tersebut, ditemukan bahwa beberapa SPPG belum memiliki sistem pengolahan limbah yang sesuai standar serta belum mengantongi sertifikat higiene sanitasi. Hal ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan kualitas dan keamanan pangan yang disajikan kepada masyarakat.
Sebagai langkah tindak lanjut, Idah yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Gorontalo mengusulkan adanya pertemuan terpadu antara pimpinan yayasan, kepala SPPG, serta tenaga ahli gizi. Pertemuan ini bertujuan memberikan arahan sekaligus memperkuat pemahaman teknis terkait penerapan standar operasional di lapangan.
Menurutnya, penutupan sementara SPPG tidak hanya berdampak pada layanan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga berimplikasi pada sektor ekonomi lokal. Sejumlah pihak seperti tenaga kerja hingga pemasok bahan pangan—termasuk ikan, sayur, dan komoditas lainnya—ikut terdampak.
“Rencana ini sudah saya laporkan kepada Bapak Gubernur dan saat ini sedang dibahas bersama Dinas Kesehatan dan BPOM. Kami akan melihat kesiapan anggaran, namun pada prinsipnya kegiatan pelatihan seperti bimbingan teknis sangat penting agar pemahaman teori dapat sejalan dengan praktik di lapangan,” jelasnya.
Data terbaru menunjukkan, jumlah SPPG yang ditutup sebelumnya sebanyak 16 unit, kemudian bertambah sembilan unit, sehingga total mencapai 25 unit yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
Dalam pelaksanaan sidak tersebut, Wakil Gubernur turut didampingi oleh Tim Satgas MBG, yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo beserta jajaran, serta Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) wilayah Gorontalo.
Pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh fasilitas SPPG memenuhi standar kesehatan dan sanitasi, demi menjamin kualitas program Makan Bergizi Gratis yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Share:
