JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat peningkatan jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) selama dua tahun Kabinet Merah Putih. Hingga pertengahan Oktober 2026, jumlah RDTR yang terintegrasi OSS mencapai 576, sementara usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, menyampaikan bahwa jumlah RDTR yang diterbitkan meningkat dari 543 menjadi 691 dalam dua tahun terakhir. Adapun RDTR yang terintegrasi dengan OSS bertambah dari 268 menjadi 576.
“Selama dua tahun terakhir, terhitung hingga pertengahan Oktober 2026, jumlah RDTR yang diterbitkan meningkat dari 543 menjadi 691. Sementara itu, RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) bertambah pesat dari 268 menjadi 576 RDTR. Capaian ini menunjukkan perluasan ketersediaan RDTR dan percepatan integrasi tata ruang dengan sistem perizinan berusaha,” ujar Suyus Windayana di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Integrasi RDTR dan OSS Permudah Perizinan Berusaha
Integrasi RDTR dengan OSS menjadi salah satu upaya untuk mempermudah pelaku usaha dalam memanfaatkan informasi tata ruang saat mengurus perizinan. Ketersediaan RDTR yang terintegrasi juga memberikan kejelasan mengenai kesesuaian pemanfaatan ruang, sehingga pelaku usaha dapat memiliki kepastian lebih baik dalam merencanakan investasi dan pembangunan.
Suyus menjelaskan, penambahan RDTR sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 67 RDTR. Sementara itu, dari Januari hingga pertengahan Oktober 2026, jumlah RDTR yang diterbitkan bertambah 17.
Untuk integrasi dengan OSS, penambahannya mencapai 231 RDTR sepanjang 2025. Pada periode Januari hingga pertengahan Oktober 2026, jumlah RDTR yang terintegrasi dengan sistem tersebut kembali bertambah sebanyak 25 RDTR.
Perluasan ketersediaan RDTR dan integrasinya dengan OSS diharapkan dapat mendukung proses perizinan yang lebih mudah sekaligus memberikan kejelasan tata ruang bagi kegiatan usaha.
Usulan LP2B Capai 87,93 Persen dari Total Lahan Baku Sawah
Selain mendukung kemudahan berusaha, kebijakan tata ruang juga berperan penting dalam menjaga ketersediaan lahan pertanian untuk mendukung swasembada pangan nasional. Dalam RPJMN 2025–2029, pemerintah mengamanatkan penetapan minimal 87 persen Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dengan batas pemenuhan paling lambat pada 2029.
Hingga 16 Oktober 2026, usulan penetapan LP2B telah mencapai 87,93 persen dari total LBS, dengan luas sekitar 6,45 juta hektare. Capaian tersebut berarti target yang ditetapkan dalam RPJMN telah terealisasi lebih awal, yakni pada 2026.
“Memasuki minggu ketiga bulan Oktober atau tepatnya hingga 16 Oktober 2026, usulan penetapan LP2B telah mencapai 87,93% dari total LBS, dengan luas mencapai 6,45 juta hektare. Dengan capaian tersebut, target yang ditetapkan dalam RPJMN berhasil direalisasikan pada tahun 2026,” jelas Suyus Windayana.
Perlindungan Lahan Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan
Suyus menegaskan bahwa capaian di sektor tata ruang tersebut merupakan bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian sekaligus mendukung agenda swasembada pangan nasional.
Penetapan LP2B diharapkan dapat memperkuat perlindungan lahan pertanian agar tetap dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Dengan demikian, keberadaan lahan pertanian dapat terus mendukung keberlangsungan produksi pangan nasional.
Di sisi lain, peningkatan jumlah RDTR yang terintegrasi OSS diharapkan mampu memperkuat kepastian pemanfaatan ruang dan membantu menciptakan proses perizinan berusaha yang lebih jelas bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Sumber: Siaran Pers Kementerian ATR/BPN Nomor 34/SP/X/BH/2026, 22 Oktober 2026.
Informasi lebih lanjut:
Situs resmi: atrbpn.go.id
Instagram: Kementerian ATR/BPN
X: @kem_atrbpn
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
Share:
