, Gorontalo- Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Gorontalo, Ot Oral Sem Wilar, mengungkapkan bahwa puncak hujan tertinggi tahun ini di Provinsi Gorontalo diperkirakan akan terjadi pada bulan Januari. Pengungkapan ini dilakukan dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur Ismail Pakaya di Aula Rudis Gubernur pada Selasa (12/9/2023).
Menurut Ot Oral Sem Wilar, awal musim hujan di Gorontalo terbagi menjadi delapan zona musim, di mana tiap daerah memiliki curah hujan yang serupa. Musim hujan diperkirakan akan dimulai pada awal November di Gorontalo Utara dan sebagian kecil Pohuwato bagian utara.
“Untuk bulan September, kita masih berada di puncak musim kemarau di Provinsi Gorontalo, dengan prediksi curah hujan rendah, antara 0 hingga 50 ml. Bulan Oktober akan mengalami peningkatan sedikit dengan rata-rata 50-100 ml. Sementara pada bulan November, rata-rata curah hujan akan mencapai 100-150 ml,” ungkap Ot Oral Sem Wilar.
Selanjutnya, musim hujan diharapkan tiba paling lambat di daerah bagian Tilamuta dan Taluditi pada bulan Desember.
Ot Oral Sem Wilar juga mengungkapkan bahwa BMKG memprediksi sifat hujan tahun 2023-2024 akan berada dalam kondisi normal meskipun perkembangannya agak lambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Mendengar laporan dari BMKG, Penjabat Gubernur Ismail Pakaya langsung mengambil langkah proaktif dengan menanyakan ketersediaan pasokan bahan pangan seperti gula dan beras kepada pihak Badan Urusan Logistik (Bulog). Ia meminta Bulog serta bupati/walikota di setiap daerah bersiap-siap menghadapi potensi dampak dari perubahan cuaca ini.
Ismail Pakaya juga meminta Bulog untuk mengambil gula pasir dari petani tebu dengan pembagian hasil 60/40 antara petani dan pabrik gula Gorontalo. Selain itu, ia mengajak bupati/walikota untuk sepakat mengeluarkan surat penetapan siaga darurat yang akan ditandatangani olehnya sebagai persyaratan administrasi dari Bulog untuk mengambil Cadangan Beras Pemerintah.
“Khusus untuk list kecamatan dan desa yang berpotensi terdampak oleh kekeringan, kita mungkin perlu menggunakan cadangan beras pemerintah. Dengan surat penetapan ini, kabupaten/kota bisa meminta hingga maksimal 100 ton beras dari Bulog. Ini langkah preventif yang perlu kita ambil mengingat perubahan cuaca yang telah diprediksi oleh BMKG,” jelas Ismail Pakaya. (*)
Share:
