Gorontalo –
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo kembali membuktikan kecerdasannya dalam mengelola aset daerah. Terbaru, Pemprov mengantongi deviden sebesar Rp11,5 miliar dari penyertaan modal di Bank Sulawesi Utara Gorontalo (BSG) untuk tahun buku 2024. Penerimaan ini menjadi bukti konkret bahwa investasi daerah di sektor perbankan bisa menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stabil, bahkan menguntungkan di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Penyerahan deviden dilakukan secara simbolis oleh Deputi Branch Manager BSG Cabang Gorontalo, Yuningsih Gobel, kepada Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Syukril Gobel, di Ruang Kerja Gubernur, Senin (21/4/2025), disaksikan Gubernur Gusnar Ismail, Sekdaprov Sofian Ibrahim, dan Pjs Pimpinan Wilayah BSG Gorontalo, Rudiyanto Katili.
Investasi awal Pemprov di BSG dimulai sejak 2012, dengan nilai akumulatif sekitar Rp74 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp77 miliar setelah adanya hibah saham dari Mega Corpora, pemegang saham pengendali BSG. Namun yang menarik, menurut Syukril, nilai pengembalian investasi melalui deviden dan program tanggung jawab sosial (CSR) justru sudah melampaui nilai penyertaan modal itu sendiri.
“Kalau kita hitung, total deviden yang diterima sejak awal mencapai Rp68 miliar. Ditambah CSR kurang lebih Rp9 miliar, berarti totalnya sekitar Rp77 miliar. Artinya, investasi ini sudah membayar dirinya sendiri,” ungkap Syukril.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi Pemprov Gorontalo tidak hanya berorientasi pada belanja langsung, tetapi juga membangun portofolio keuangan yang memberikan hasil jangka panjang. Terlebih di tengah ketatnya pengelolaan fiskal akibat regulasi seperti Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, investasi yang mampu memberikan imbal hasil terukur sangat dibutuhkan.
Namun demikian, rencana penambahan penyertaan modal senilai Rp5 miliar masih menunggu kajian kelayakan dari penilai investasi independen. Hal ini menunjukkan kehati-hatian Pemprov dalam menyikapi setiap langkah investasi baru.
“Kita mengikuti regulasi. Untuk penyertaan baru, perlu kajian mendalam dari penilai investasi. Jadi, belum bisa diputuskan saat ini,” lanjut Syukril.
Dalam konteks tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, langkah Pemprov Gorontalo dapat menjadi rujukan bagi daerah lain. Investasi cerdas di sektor strategis seperti perbankan tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat posisi daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Keberhasilan ini sekaligus membantah anggapan bahwa penyertaan modal ke perusahaan daerah atau BUMD hanya akan menjadi beban APBD. Dengan pendekatan berbasis data, evaluasi berkala, dan transparansi, Pemprov Gorontalo membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan sektor keuangan bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang nyata.
(Adv)
Share:
