, Kota Gorontalo- Dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo, Hendrik Imran, mengungkapkan pentingnya peran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) dalam mengawasi kampanye melalui media sosial. Hal ini disampaikan pada rapat koordinasi yang digelar di Hotel Citimall Gorontalo pada Jumat (24/11/2023).
Menurut Hendrik, salah satu strategi kampanye yang digunakan adalah melalui media sosial dengan setiap peserta diperbolehkan menggunakan hingga 20 akun di berbagai platform seperti Facebook dan Instagram. Namun, hal ini juga memiliki implikasi yang perlu diperhatikan baik sebelum maupun sesudah masa kampanye.
Masa kampanye yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 28 November hingga 10 Januari 2023 mengharuskan Diskominfotik untuk aktif memantau akun resmi peserta yang telah diserahkan kepada KPU. Mereka juga bertanggung jawab untuk menonaktifkan akun-akun tersebut saat memasuki masa tenang sesuai ketentuan yang ada.
PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur tentang kampanye pemilu menyebutkan bahwa setiap peserta kampanye diperbolehkan membuat hingga 20 akun untuk setiap jenis aplikasi. Konten yang diposting pun harus memuat informasi terkait visi, misi, program, atau citra dari peserta pemilu.
“Kami meminta dinas terkait dapat memantau sekaligus menutup akun agar tidak menimbulkan masalah saat memasuki masa tenang, karena pada masa tenang ini tidak ada lagi kampanye yang dilakukan di media sosial,” kata Hendrik.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo, Rifli Katili, menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan pemilu yang damai. Diskominfotik juga memiliki peran melalui Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) untuk memberikan himbauan terkait pemilu.
Rifli menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo bersama Dinas Kominfo telah menggelar forum resmi dengan beberapa platform digital. Upaya ini bertujuan untuk mengawasi jalannya kampanye melalui media sosial secara nasional dan mencegah penyebaran informasi yang bersifat hoax atau propaganda negatif antarpartai politik.
“Kurang lebih ada delapan platform digital didorong untuk membuat posko terpusat secara nasional. Tujuannya tentu untuk ikut mengawasi jalannya kampanye melalui media sosial dan juga meminimalisir penyebaran informasi yang bersifat hoax agar platform ini tidak disalahgunakan untuk menyebarkan propaganda negatif sesama parpol,” jelas Rifli.
(*)
Share:
![Kepala Bandara Kolaka yang Dikenal dengan Sebutan 'Om Botak' dan Undang YouTuber Korea ke Hotel Akhirnya Dibebastugaskan
Kementerian Perhubungan telah memutuskan untuk membebastugaskan Asri Damuna, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Keputusan ini diambil setelah video yang melibatkan Asri Damuna menjadi viral dan menimbulkan banyak perhatian. Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, menjelaskan bahwa pembebastugasan tersebut dilakukan untuk memudahkan penyelidikan lebih lanjut terkait konten video yang viral tersebut.
"Kementerian Perhubungan sangat menyesalkan kejadian yang terjadi dan telah membebastugaskan yang bersangkutan untuk proses penyelidikan dan tindakan lanjut," ungkap Adita, di Jakarta, pada Jumat (10/5/2024).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, telah memerintahkan agar kebenaran dari berita yang menjadi viral tersebut segera diusut, dan jika terbukti bersalah, sanksi yang tegas akan diberikan. Saat ini, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan.
"Jika terbukti benar, maka yang bersangkutan tidak akan dapat mempertahankan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara. Kemungkinan akan ada sanksi internal yang akan dijatuhkan terkait masalah ini," tambah Adita.
Sebelumnya, video tersebut menampilkan seorang Youtuber asal Korea Selatan, Jiah, sedang berlibur di Manado, Sulawesi Utara. Dalam video tersebut, seorang pria yang mengaku bernama Albert dan diduga sebagai Asri Damuna, mendatangi meja tempat Jiah sedang makan di sebuah restoran.
Pria tersebut kemudian mengajak Jiah untuk ikut ke hotelnya. Video tersebut kemudian diunggah oleh Jiah ke akun media sosialnya.
"Kementerian Perhubungan berharap agar kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Kami mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara untuk tetap menjaga marwah dan etika sebagai pegawai pemerintah," tutup Adita.
Sumber: [Tribunnews.com]
#dailypostid #viral #beritaviral](https://dailypost.id/wp-content/uploads/2024/02/436346775_1005810811156961_4241033655366530635_n-180x320.jpg)
