Jakarta– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan berbagai apresiasi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Kamis (30/01/2025). Apresiasi tersebut diberikan atas capaian kinerja sepanjang tahun 2024 serta program 100 hari kerja yang menunjukkan langkah tegas dalam penanganan berbagai persoalan pertanahan, termasuk penyelesaian sengketa Hak Guna Bangunan (HGB), optimalisasi Reforma Agraria, serta pemberantasan mafia tanah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi keseriusan Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan programnya.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan sembilan program 100 hari kerja Saudara Menteri yang telah menunjukkan progres nyata serta pencapaian yang telah diraih,” ujar Rifqinizamy.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menyoroti keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam pengelolaan anggaran tahun 2024. Ia mencatat bahwa beberapa program berhasil melampaui target, termasuk persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mencapai lebih dari 100 persen.
“Kami mengapresiasi realisasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir. Ini menunjukkan optimalisasi dalam berbagai program, termasuk Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah,” jelas Heri Gunawan.
Langkah tegas yang diambil oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam menangani kasus sertipikasi lahan di kawasan pagar laut juga mendapat apresiasi dari Taufan Pawe, anggota Komisi II DPR RI.
“Saya sangat mengapresiasi sikap Pak Menteri yang telah membatalkan beberapa alas hak yang bermasalah,” ujar Taufan.
Menanggapi berbagai pujian yang diberikan, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan menjunjung tinggi transparansi dalam pengelolaan pertanahan.
“Kami berkomitmen untuk menuntaskan semua permasalahan ini dengan transparan. Semua informasi akan kami sampaikan dengan jelas kepada publik agar tidak menjadi isu liar yang meresahkan masyarakat,” tegas Nusron Wahid.
Dengan dukungan penuh dari Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan mempercepat implementasi kebijakan pertanahan guna menciptakan kepastian hukum serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN. Seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia juga mengikuti rapat ini secara daring.
(d10)
Share:
