Gorontalo– Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo atas dukungan nyata terhadap program Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Apresiasi tersebut disampaikan dalam Dialog Ruang Bersama Merah Putih (RBMP) yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (9/12/2024).
Dalam sambutannya, Veronica Tan menyoroti keberadaan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mendukung operasional UPTD PPA di Gorontalo sebagai langkah signifikan.
“Saya senang sekali, karena kementerian kami menjadi prioritas bagi pemerintah provinsi. Bahkan tadi saya sudah dapat bisikan bahwa UPTD PPA di Gorontalo ini sudah ada Pergubnya. Menurut saya, ini dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya,” ujarnya.
Veronica menambahkan, langkah Pemprov Gorontalo ini sejalan dengan harapan Kementerian PPPA terkait penerapan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA). Ia berharap, dukungan serupa juga diterjemahkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda) untuk memperkuat kebijakan yang ramah perempuan dan anak.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Asisten II Setda Provinsi Gorontalo, Djamal Nganro, mewakili Pj. Gubernur Rudy Salahuddin, menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi dari Wakil Menteri.
“Kami berharap momen ini menjadi kekuatan bersama untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan perempuan dan anak yang begitu kompleks. Semoga melalui ini juga, kita dapat menciptakan daerah yang inklusif, aman, dan ramah bagi perempuan dan anak,” kata Djamal.
Dialog RBMP ini turut melibatkan berbagai pihak, mulai dari stakeholder pemerintahan, organisasi perempuan, hingga perwakilan siswa dan siswi di Gorontalo.
Sebelum dialog, Veronica Tan mengunjungi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Ayula Selatan, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Desa ini merupakan salah satu wujud nyata program inklusif yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat komunitas.
Melalui dialog dan kunjungan ini, diharapkan dapat tercipta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas layanan dan kebijakan terkait perempuan dan anak.
(d10)
Share:
