Bone Bolango — Mantan Bupati Bone Bolango, Hamim Pou ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi terkait penyelewengan dana bantuan sosial pada tahun anggaran 2011 dan 2012. Kasus ini melibatkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango.
Berdasarkan informasi yang diungkap, total anggaran bantuan sosial yang direalisasikan mencapai Rp10.390.106.750,00. Namun, terdapat penyalahgunaan dana yang melebihi batasan nominal sebesar Rp1.604.500.000,00, serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum terkait pengajuan proposal pemohon.
Peran Hamim Pou dalam kasus ini menjadi fokus penyelidikan. Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah memulai penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Putusan kasasi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa dua terdakwa lainnya, yakni Slamet Wiyardi selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keungan & Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bone Bolango dan Yuldiawati Kadir selaku Bendahara, telah terbukti bersalah atas kasus serupa.
Dalam proses penyidikan, dilakukan pemeriksaan terhadap 69 saksi dan melibatkan beberapa ahli, termasuk ahli hukum keuangan negara, auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Gorontalo, dan ahli hukum pidana. Berbagai dokumen dan bukti turut dijadikan sebagai pertimbangan dalam kasus ini.
Pasal yang disangkakan kepada Hamim Pou, S.Kom adalah Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana minimum yang dihadapi adalah 4 tahun dan maksimum 20 tahun penjara.
Terkait status hukum, Hamim Pou, S.Kom telah ditingkatkan statusnya menjadi tersangka dan ditahan berdasarkan Surat Penetapan tersangka dan Surat Perintah Penahanan. Penahanan dilakukan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 17 April 2024 di Lapas Kelas II A Kota Gorontalo.
Kasus ini memberikan peringatan serius terhadap praktik korupsi dan penyelewengan dana publik di Indonesia. Kejaksaan dan pihak terkait terus mengupayakan penegakan hukum demi menjaga integritas dan keadilan bagi masyarakat.
(d08)
![Kepala Bandara Kolaka yang Dikenal dengan Sebutan 'Om Botak' dan Undang YouTuber Korea ke Hotel Akhirnya Dibebastugaskan
Kementerian Perhubungan telah memutuskan untuk membebastugaskan Asri Damuna, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Keputusan ini diambil setelah video yang melibatkan Asri Damuna menjadi viral dan menimbulkan banyak perhatian. Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, menjelaskan bahwa pembebastugasan tersebut dilakukan untuk memudahkan penyelidikan lebih lanjut terkait konten video yang viral tersebut.
"Kementerian Perhubungan sangat menyesalkan kejadian yang terjadi dan telah membebastugaskan yang bersangkutan untuk proses penyelidikan dan tindakan lanjut," ungkap Adita, di Jakarta, pada Jumat (10/5/2024).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, telah memerintahkan agar kebenaran dari berita yang menjadi viral tersebut segera diusut, dan jika terbukti bersalah, sanksi yang tegas akan diberikan. Saat ini, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan.
"Jika terbukti benar, maka yang bersangkutan tidak akan dapat mempertahankan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara. Kemungkinan akan ada sanksi internal yang akan dijatuhkan terkait masalah ini," tambah Adita.
Sebelumnya, video tersebut menampilkan seorang Youtuber asal Korea Selatan, Jiah, sedang berlibur di Manado, Sulawesi Utara. Dalam video tersebut, seorang pria yang mengaku bernama Albert dan diduga sebagai Asri Damuna, mendatangi meja tempat Jiah sedang makan di sebuah restoran.
Pria tersebut kemudian mengajak Jiah untuk ikut ke hotelnya. Video tersebut kemudian diunggah oleh Jiah ke akun media sosialnya.
"Kementerian Perhubungan berharap agar kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Kami mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara untuk tetap menjaga marwah dan etika sebagai pegawai pemerintah," tutup Adita.
Sumber: [Tribunnews.com]
#dailypostid #viral #beritaviral](https://dailypost.id/wp-content/uploads/2024/02/436346775_1005810811156961_4241033655366530635_n-180x320.jpg)
