Limboto — Pjs. Bupati Gorontalo, Drs. Syukri Botutihe, menegaskan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah kunci dalam menjaga integritas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Madani, Kantor Bupati Gorontalo pada Kamis (26/09/2024), ia mengungkapkan pentingnya pembentukan tim pengawas khusus untuk memastikan ASN tetap netral selama proses Pilkada.
Sebagai langkah konkret, Syukri telah meminta kepada Sekretaris Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk segera membentuk tim pengawas yang bertugas menjaga netralitas ASN.
“Kami ingin memastikan ASN tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada,” ujar Syukri. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap potensi keterlibatan ASN dalam aktivitas politik, terutama dengan adanya beberapa pejabat di Pemkab Gorontalo yang berpartisipasi dalam kontestasi Pilkada.
Syukri juga menyadari bahwa ikatan emosional dan kekeluargaan bisa memicu dukungan pribadi terhadap calon peserta Pilkada. Ia menegaskan, dukungan dari keluarga adalah hal yang wajar, tetapi ASN harus tetap menjaga netralitas.
“Larangan ini tidak berlaku untuk hak pilih yang dimiliki ASN, tetapi untuk segala bentuk tindakan yang melibatkan mereka dalam kegiatan politik praktis,” tegasnya.
Walaupun ASN memiliki hak untuk memilih, Syukri menekankan bahwa mereka harus menjaga jarak dari keterlibatan aktif dalam kampanye.
“ASN boleh menggunakan hak pilihnya di bilik suara, namun tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam aktivitas politik yang berlebihan,” tambahnya.
Dengan demikian, harapannya adalah agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Gorontalo berlangsung dengan adil dan bebas dari pengaruh politik praktis.
Tim pengawas yang akan dibentuk ini tidak hanya akan mengawasi tindakan ASN, tetapi juga memberikan peringatan dan mengambil langkah tegas jika terdapat pelanggaran terhadap aturan netralitas.
“Kami ingin memastikan bahwa ASN di Kabupaten Gorontalo tidak terlibat dalam politik praktis selama Pilkada berlangsung,” tegas Syukri.
Dengan langkah strategis ini, Pjs. Bupati Gorontalo berharap bahwa pelaksanaan Pilkada akan berjalan lancar, jujur, dan adil, menciptakan proses demokrasi yang bebas dari campur tangan ASN dalam politik. Inisiatif ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam menjaga integritas pemilu di Kabupaten Gorontalo.
(D09)
![Kepala Bandara Kolaka yang Dikenal dengan Sebutan 'Om Botak' dan Undang YouTuber Korea ke Hotel Akhirnya Dibebastugaskan
Kementerian Perhubungan telah memutuskan untuk membebastugaskan Asri Damuna, yang menjabat sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sangia Nibandera Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Keputusan ini diambil setelah video yang melibatkan Asri Damuna menjadi viral dan menimbulkan banyak perhatian. Adita Irawati, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, menjelaskan bahwa pembebastugasan tersebut dilakukan untuk memudahkan penyelidikan lebih lanjut terkait konten video yang viral tersebut.
"Kementerian Perhubungan sangat menyesalkan kejadian yang terjadi dan telah membebastugaskan yang bersangkutan untuk proses penyelidikan dan tindakan lanjut," ungkap Adita, di Jakarta, pada Jumat (10/5/2024).
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, telah memerintahkan agar kebenaran dari berita yang menjadi viral tersebut segera diusut, dan jika terbukti bersalah, sanksi yang tegas akan diberikan. Saat ini, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sedang dilakukan.
"Jika terbukti benar, maka yang bersangkutan tidak akan dapat mempertahankan jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara. Kemungkinan akan ada sanksi internal yang akan dijatuhkan terkait masalah ini," tambah Adita.
Sebelumnya, video tersebut menampilkan seorang Youtuber asal Korea Selatan, Jiah, sedang berlibur di Manado, Sulawesi Utara. Dalam video tersebut, seorang pria yang mengaku bernama Albert dan diduga sebagai Asri Damuna, mendatangi meja tempat Jiah sedang makan di sebuah restoran.
Pria tersebut kemudian mengajak Jiah untuk ikut ke hotelnya. Video tersebut kemudian diunggah oleh Jiah ke akun media sosialnya.
"Kementerian Perhubungan berharap agar kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa mendatang. Kami mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara untuk tetap menjaga marwah dan etika sebagai pegawai pemerintah," tutup Adita.
Sumber: [Tribunnews.com]
#dailypostid #viral #beritaviral](https://dailypost.id/wp-content/uploads/2024/02/436346775_1005810811156961_4241033655366530635_n-180x320.jpg)
