Dailypost Gorontalo – Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Gorontalo bergerak cepat memastikan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Boalemo, tim pengawas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Boalemo pada Selasa (9/9/2026).
Lima titik yang menjadi fokus pengawasan ketat ini meliputi SPPG Tutulo, SPPG Hungayonaa, SPPG Piloliyanga, SPPG Molumbulahe, dan SPPG Sosial. Langkah preventif ini diambil guna menjamin seluruh bahan pangan segar yang diolah untuk masyarakat memenuhi standar mutu dan aman dari kontaminasi.
Kepala DKPTPH Provinsi Gorontalo, Muljady D. Mario, menegaskan bahwa pengawasan rantai pasok pangan ini wajib dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Pengawasan keamanan pangan adalah pilar utama dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis, Kami ingin memastikan seluruh bahan baku benar-benar aman dan bermutu tinggi sejak diterima dari pemasok hingga masuk ke meja makan penerima manfaat,” ujar Muljady.
Tim pengawas memfokuskan pemeriksaan pada tiga aspek krusial, tata cara penyimpanan bahan baku, sanitasi gudang, serta validasi data pemasok.
Secara umum, fasilitas gudang penyimpanan di lima SPPG tersebut dinilai cukup bersih. Namun, tim menemukan catatan penting terkait higienitas alat pendingin (freezer), di mana masih terdapat sisa darah ikan dan ayam di bagian dasar yang berpotensi memicu bakteri.
Kepala Bidang Kerawanan, Penganekaragaman dan Keamanan Pangan DKPTPH Gorontalo, Irawati Hz. Adam, langsung memberikan edukasi dan solusi praktis kepada para petugas di lapangan.
“Kami menyarankan agar seluruh bahan pangan hewani wajib ditempatkan dalam wadah khusus yang sesuai dan ditiriskan dengan benar sebelum masuk ke freezer. Pembersihan berkala juga harus ditingkatkan untuk menjaga higiene penyimpanan,” jelas Irawati.
Ketatnya pengawasan ini juga berkaca pada insiden di SPPG Sosial pada Senin (8/9/2026).
Saat proses persiapan masak, petugas mendapati sebagian stok ikan tuna dalam kondisi tidak segar. Menanggapi hal itu, Kepala SPPG Sosial langsung mengambil tindakan tegas dengan membatalkan menu tersebut dan menggantinya dengan telur demi menjaga keselamatan konsumsi.
Langkah responsif ini mendapat apresiasi sekaligus menjadi evaluasi bagi DKPTPH Gorontalo agar pemeriksaan fisik bahan baku—mulai dari aroma, warna, hingga tekstur—diperketat sejak di pintu penerimaan (loading dock).
Di sisi lain, Pemprov Gorontalo terus mendorong agar seluruh SPPG memaksimalkan penyerapan bahan pangan segar langsung dari petani lokal. Strategi ini dinilai efektif untuk memperpendek rantai pasok (traceability) sekaligus mendongkrak roda perekonomian daerah.
Meski demikian, implementasi di lapangan masih membentur kendala administratif. Banyak petani lokal yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai syarat legalitas pemasok.
Menyikapi tantangan ini, Muljady D. Mario menyatakan perlunya sinergi dan pendampingan lintas sektor agar petani lokal bisa naik kelas dan memenuhi regulasi yang ada.
“Persyaratan administrasi seperti NIB dan NPWP petani harus kita bantu selesaikan bersama melalui koordinasi lintas sektor. Dengan begitu, kebutuhan pangan segar untuk Program Makan Bergizi Gratis dapat terpenuhi secara aman, bermutu, dan berkelanjutan dari hasil bumi Gorontalo sendiri,” pungkas Muljady.
Melalui rangkaian pengawasan dan pembinaan intensif ini, DKPTPH Provinsi Gorontalo berkomitmen mengawal ketat standardisasi sistem keamanan pangan di tingkat hulu agar program nasional MBG berjalan sukses dan higienis.
Share:
