, Gorontalo – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Venny Anwar, mengusulkan percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait pajak dan retribusi daerah dalam rangka memasuki tahun 2023. Sebelumnya, DPRD Provinsi Gorontalo telah memparipurnakan 10 Ranperda.
“Ada 5 Ranperda yang diajukan inisiatif oleh DPRD Provinsi dan 5 inisiatif dari Pemerintah Provinsi Gorontalo,” ungkap Venny.
Venny, selaku Ketua Komisi II, menjelaskan bahwa Ranperda yang telah ada sebelumnya telah diparipurnakan pada bulan September 2022 dan direncanakan akan diselesaikan pada tahun 2023.
Namun demikian, Venny juga mengingatkan kepada penyusun naskah akademis bahwa tahun ini merupakan tahun politik di mana anggota Dewan yang ingin mencalonkan diri kembali akan sibuk dengan masa kampanye.
“Oleh karena itu, untuk memanfaatkan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya, kami mengusulkan agar rumusan Ranperda mengenai pajak dan retribusi daerah ini dapat diselesaikan dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan,” tegas Ketua Komisi II.
Usulan ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat pembahasan dan pengesahan Ranperda terkait pajak dan retribusi daerah agar dapat segera diimplementasikan demi meningkatkan penerimaan daerah dan mendukung pembangunan secara berkelanjutan.
Diharapkan, dengan adanya percepatan dalam pembahasan Ranperda ini, pemerintah daerah dapat segera menerapkan kebijakan pajak dan retribusi yang lebih efektif dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Gorontalo.
(Rifaldi)
Share:
