, Gorontalo – Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, mengungkapkan bahwa kondisi keuangan Provinsi Gorontalo saat ini sedang menghadapi tantangan yang signifikan atau ‘sedang tidak baik-baik saja’. Dampak dari situasi keuangan yang tidak stabil ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk perencanaan di daerah tersebut.
Dalam kunjungan ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo pada tanggal (01/08/2023), Komisi I DPRD Gorontalo menyampaikan bahwa salah satu aspek yang terdampak adalah anggaran di KPU, yang bertugas sebagai lembaga resmi untuk menyelenggarakan pemilihan umum, termasuk pemilihan legislatif, kepala daerah, dan presiden.
Awalnya, anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan umum di KPU Gorontalo mencapai 103 miliar rupiah. Namun, setelah melalui proses review dan evaluasi, anggaran tersebut kemudian diturunkan menjadi 92 miliar rupiah.
Tak hanya itu, angka anggaran tersebut kembali direvisi dan kini mencapai 85 miliar rupiah, namun angka ini masih harus dibahas bersama dengan pihak KPU Provinsi.
Sebagai mitra kerja KPU, Komisi I DPRD Gorontalo menyatakan bahwa mereka akan mendukung pengajuan anggaran sebesar 92 miliar rupiah bagi KPU, dengan catatan KPU harus mengantongi RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang rasional dan terukur.
“Kami akan tetap mendukung KPU untuk mendapatkan anggaran yang sesuai hasil review dan evaluasi terakhir. Kami akan melakukan diskusi untuk menentukan angka yang tepat dalam perencanaan anggaran ini,” kata Aw Thalib, selaku Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.
Aw Thalib menegaskan pentingnya memastikan permasalahan anggaran ini tidak menjadi hambatan bagi proses pemilu. Dengan membahas dan menyesuaikan anggaran secara cermat, diharapkan dapat ditemukan angka yang ideal untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum, baik angka Rp85 miliar maupun Rp92 miliar.
Kondisi keuangan yang menantang di Provinsi Gorontalo memerlukan langkah-langkah bijaksana untuk memastikan penyelenggaraan pemilu tetap berjalan efektif dan sesuai rencana. Semua pihak berharap agar keputusan terkait anggaran ini dapat segera disepakati, sehingga pemilu di Gorontalo dapat dilaksanakan dengan lancar dan mengutip hasil yang adil dan transparan.
(Riifaldi Saidi)














